Pemprov NTT evaluasi penanganan gempa Flores, Nagekeo masuk masa transisi pemulihan

KUPANG, LEGIO.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengevaluasi penanganan gempa bumi Flores bermagnitudo 7,7 yang berdampak pada tujuh kabupaten. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berlanjut dari fase tanggap darurat menuju masa transisi dan pemulihan. Rapat koordinasi dan evaluasi digelar secara virtual. Sabtu (26/9/2026).

Rapat diikuti pemerintah daerah serta unsur Forkopimda dari Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Ende, dan Sikka. Pembahasan mencakup evaluasi status tanggap darurat, penetapan penerima bantuan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB serta penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

“Diharapkan agar pemerintah kabupaten terdampak mempercepat validasi data, penyelesaian uji publik, dan penandatanganan dokumen usulan. Tujuannya agar bantuan pemulihan dari BNPB segera direalisasikan,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo

Di Kabupaten Nagekeo, masa tanggap darurat resmi ditutup pada 27 September 2026 dan selanjutnya memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan. Sementara Kabupaten Ngada telah memasuki masa transisi selama tiga bulan hingga 16 Desember 2026. Dalam laporan evaluasi tersebut, masih terdapat sekitar 240 pengungsi di Kecamatan Riung, sementara pembangunan hunian sementara terus dilakukan dengan dukungan BNPB.

Kabupaten Manggarai Barat dijadwalkan mengakhiri masa transisi darurat pada 11 Oktober 2026. Di Ende dan Sikka, pendataan sektor perumahan telah memasuki tahapan uji publik dan masa sanggah sebelum penetapan akhir. Pemerintah juga terus mendorong percepatan pendataan kerusakan dan penyusunan dokumen rehabilitasi-rekonstruksi sebagai dasar penanganan pascabencana.

Sebelumnya, BPBD Provinsi NTT mencatat gempa Flores berdampak pada tujuh kabupaten dengan 129 korban jiwa, lebih dari 1.210 orang luka-luka, sekitar 87 ribu orang mengungsi, serta kerusakan puluhan ribu rumah dan ribuan fasilitas publik. Data tersebut merupakan gambaran dampak yang dihimpun pemerintah dalam proses penanganan pascabencana. (*) (AI/halokupang.com/tim)