Gimson soroti kesejahteraan dan karir karyawan lokal di HUT ke-16 K3LDP

NUNUKAN, legio.id — Anggota DPRD Kabupaten Nunukan masa jabatan 2024–2029, Gimson, SSos., menyoroti nasib karier dan kesejahteraan karyawan lokal.

Eksistensi organisasi ini harus berbanding lurus dengan perbaikan jenjang karir putra daerah, kata Gimson saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Forum K3LDP sekaligus syukuran renovasi Makam Leluhur Desa Payang di Lagub Site Krassi, Rabu (21/10/2026).

“Forum K3LDP di usia yang menginjak 16 tahun, sudah saatnya manajemen perusahaan memberikan ruang lebih bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pertimbangan Forum K3LDP, Gimson menegaskan eksistensi organisasi ini harus berbanding lurus dengan perbaikan jenjang karier putra daerah. Apalagi sampai saat ini, belum ada karyawan dari Payang yang diberi kesempatan di posisi strategis.

“Tolong beri mereka kesempatan minimal di level supervisor,” tegas Gimson di hadapan pengurus forum dan perwakilan manajemen.

Gimson menyayangkan kondisi saat ini di mana mayoritas masyarakat lokal masih berkutat di pekerjaan non-skill atau buruh kasar. Menurutnya, SDM lokal berhak mendapatkan peningkatan kapasitas agar mampu bersaing di era teknologi.

“Harapan kami ke depan, yang masih berputar di non-skill itu kita skill-kan semua. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa,” ujarnya.

Selain menuntut hak, politisi di Nunukan itu juga memberikan kritik tajam kepada internal anggota forum. Ia meminta anggota K3LDP untuk memperbaiki sikap (attitude) dan menunjukkan loyalitas serta tanggung jawab kepada perusahaan. Hal ini didasari oleh informasi yang ia terima langsung dari pihak manajemen terkait terhambatnya promosi jabatan karyawan.

“Saya dapat komunikasi dari manajemen bahwa ada beberapa nama yang mau dipromosikan, tapi terkendala masalah attitude. Kalau performance dan safety masih bisa diperbaiki, kalau attitude rusak itu bahaya,” papar Gimson.

Ia juga menyoroti maraknya budaya izin kerja yang tidak sesuai aturan dengan dalih kegiatan adat. Meski ia memahami kentalnya budaya di masyarakat lokal, Gimson menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban sebagai karyawan.

“Jangan sampai karena alasan kegiatan adat, karyawan justru terancam diskualifikasi. Kita harus bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban,” jelasnya.

Menghadapi potensi polemik antara karyawan dan manajemen, Gimson menekankan pentingnya jalur komunikasi yang harmonis. Ia melarang keras segala bentuk aksi mogok kerja atau demonstrasi tanpa dasar yang jelas.

“Ketika ada masalah, jangan ramai-ramai. Lakukan pendekatan secara kekeluargaan dan percayakan kepada pengurus. Perusahaan dan forum ini adalah saudara, bukan orang lain. Manajemen tidak akan menutup mata jika kita meminta dengan baik,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Gimson juga menyindir oknum anggota maupun penasihat forum yang mulai tidak peduli terhadap organisasi. Ia meminta Ketua K3LDP tidak ragu menegur anggotanya, terutama anak-anak muda baru yang sudah menunjukkan sikap arogan.

“Jangan pertahankan budaya seperti itu. Tunjukkan pada perusahaan bahwa kita ini karyawan rajin, baik, dan punya tanggung jawab,” tutupnya.

Sumber: Red/OF