Respons Terbuka Gubernur Kaltara Soal Karhutla Tuai Perhatian Publik

TANJUNG SELOR. LEGIO.ID — Sikap Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., dalam merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian publik di tengah kritik terhadap sejumlah kepala daerah di Kalimantan. Keterbukaannya dalam menjelaskan kendala pemadaman, keterbatasan peralatan, serta kondisi di lapangan dinilai lebih berorientasi pada persoalan nyata daripada sekadar memberikan pernyataan normatif.

Di tengah sorotan masyarakat terhadap penanganan karhutla dan kabut asap, Zainal menegaskan bahwa keterbatasan sarana bukan alasan untuk berhenti bertindak. Ia meminta seluruh jajaran terkait tetap mengoptimalkan peralatan yang tersedia dan merespons laporan titik api dengan cepat.

“Kalau dibilang peralatan, pasti ada kurang. Tetapi dengan kekurangan itu jangan diam. Kita gunakan alat-alat yang kita miliki saja,” tegas Zainal.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian di media sosial. Sejumlah warganet menilai keterbukaan gubernur dalam menjelaskan keterbatasan pemerintah daerah sebagai bentuk komunikasi yang realistis di tengah situasi darurat. Bahkan, muncul komentar yang membandingkan respons Zainal dengan pernyataan sejumlah kepala daerah lain yang dinilai kurang tepat dalam menghadapi kritik publik.

Namun, penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada komunikasi kepala daerah. Kondisi geografis dan karakteristik lahan, terutama gambut, menjadi tantangan teknis yang menyulitkan proses pemadaman hingga tuntas.

Zainal menjelaskan, api yang terlihat padam di permukaan lahan gambut masih berpotensi menyala kembali karena bara dapat bertahan di lapisan tanah. Kondisi tersebut membuat petugas harus mewaspadai kemunculan kembali titik api meskipun api di permukaan telah berhasil dipadamkan.

“Di atas itu dia padam, tetapi di dalam gambutnya kita tidak bisa pantau. Memang ada yang sudah padam, tiba-tiba muncul lagi. Karena itu gambut, susah diprediksi,” ujar Zainal saat menjelaskan tantangan pemadaman karhutla.

Ia juga mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan fasilitas, termasuk belum tersedianya helikopter water bombing milik sendiri. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca (OMC) membutuhkan biaya besar sehingga pelaksanaannya memerlukan pertimbangan anggaran dan dukungan yang memadai.

Di tengah keterbatasan tersebut, Zainal beberapa kali turun langsung ke lokasi kebakaran, antara lain di kawasan Selimau dan Kilometer 12 Desa Gunung Sari, Kabupaten Bulungan. Kehadirannya bertujuan memantau penanganan kebakaran bersama personel gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia juga menekankan pentingnya kecepatan respons terhadap setiap laporan titik api, koordinasi lintas instansi, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla. Keselamatan personel yang bertugas di lapangan, menurutnya, tetap harus menjadi prioritas dalam setiap operasi pemadaman.

Respons Zainal memperlihatkan pentingnya komunikasi publik yang terbuka ketika pemerintah menghadapi bencana. Pengakuan atas kendala teknis dan keterbatasan anggaran dapat membantu masyarakat memahami situasi di lapangan, tetapi tetap perlu diikuti langkah penanganan yang terukur, transparan, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari pernyataan pejabat atau respons warganet di media sosial. Kecepatan pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap, serta efektivitas koordinasi menjadi ukuran penting untuk menilai kinerja pemerintah dalam menghadapi bencana tersebut.

Sumber: Pemprov Kaltara/OF