Hujan mulai turun, Kotim evaluasi status darurat Karhutla dan kekeringan

SAMPIT, LEGIO.ID — Hujan yang mulai mengguyur sejumlah wilayah mendorong Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengevaluasi status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang berakhir pada 30 Oktober 2026.

Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, evaluasi dijadwalkan paling lambat Kamis (29/10/2026). Keputusan akan mempertimbangkan perkembangan cuaca dan laporan terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Kita akan segera rapatkan, paling lambat besok. Kami akan melihat evaluasi bulan-bulan terakhir. Memang hari ini ada hujan, mudah-mudahan besok juga dan itu menjadi pertimbangan kita,” kata Halikinnor, Rabu (28/10/2026).

Pemerintah daerah akan menentukan apakah status tanggap darurat diturunkan menjadi siaga atau diperpanjang. Meski hujan mulai turun, potensi cuaca panas selama sekitar 10 hari ke depan masih perlu diantisipasi berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah.

“Makanya, nanti kita dengar pembaruan terakhir, sehingga kita melihat dari evaluasi apakah status ini kita turunkan ke siaga atau tetap kita lanjutkan 15 hari lagi untuk status tanggapnya,” ujarnya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mencatat 1.651 kejadian karhutla sepanjang Januari hingga 28 Oktober 2026, dengan luas lahan terbakar lebih dari 2.246 hektare.

Kecamatan Seranau menjadi wilayah dengan kebakaran terluas, mencapai lebih dari 903 hektare. Disusul Mentawa Baru Ketapang seluas 475 hektare dan Baamang 428 hektare. Akumulasi titik panas di seluruh kecamatan tercatat mencapai 53.902 titik.

Besarnya dampak kebakaran membuat pemerintah daerah tetap menjaga kesiapsiagaan meskipun hujan mulai turun. Perubahan status kedaruratan akan mempertimbangkan kondisi lapangan agar penanganan tidak terhambat jika cuaca kembali kering.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti menyebutkan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana pada 2026 mencapai Rp22 miliar. Dana tersebut terdiri atas alokasi awal Rp5 miliar dari APBD Kotim, tambahan Rp15 miliar dari pemerintah pusat, serta Rp2 miliar melalui APBD Perubahan.

Anggaran digunakan untuk mendukung operasional petugas, kebutuhan posko, bahan bakar, serta pengadaan peralatan pemadaman dan distribusi air.

“Kalau hitung-hitungan kami cukup sampai November, atau satu bulan ke depan. Dana yang ada saat ini kami optimalkan anggaran yang tersedia untuk penanganan karhutla dan kekeringan dulu,” kata Imam.

Pemerintah daerah kini menunggu hasil evaluasi dan pembaruan prakiraan cuaca untuk menentukan langkah berikutnya. Hujan menjadi perkembangan positif, tetapi besarnya luas lahan terbakar menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap karhutla di Kotim masih diperlukan. (*) (AI/berbagai sumber)