Hujan bukan jaminan Karhutla berakhir, Hanif minta Kalteng perkuat mitigasi dari hulu ke hilir
PALANGKA RAYA, LEGIO.ID – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum sepenuhnya berakhir meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah. Pemerintah diminta tidak lengah dan memperkuat kesiapsiagaan melalui penanganan terpadu, mulai dari pengelolaan air gambut hingga pengerahan personel di lapangan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya bergantung pada kondisi cuaca. Infrastruktur pengendalian kebakaran, ketersediaan sumber air, serta koordinasi lintas sektor harus dipastikan berjalan secara berkelanjutan.
Peringatan tersebut disampaikan Hanif dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi penanggulangan karhutla di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (1/11/2026).
“Kesiapsiagaan harus diperkuat dari hulu ke hilir. Targetnya, luasan lahan terbakar, khususnya di area gambut, bisa ditekan seminimal mungkin,” tegas Hanif.
Menurut Hanif, analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan suhu di Kalteng berpotensi kembali meningkat pada pekan kedua November. Kondisi itu membuka peluang munculnya titik panas baru apabila lahan gambut tidak dijaga kelembapannya.
Karena itu, pemerintah memperkuat strategi pembasahan dan perendaman gambut di sejumlah kawasan rawan kebakaran. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi risiko api kembali muncul, terutama pada lahan yang telah mengalami degradasi.
Di Palangka Raya, penanganan diprioritaskan pada kawasan Jalan Talawang Raya seluas sekitar 360 hektare dan kawasan Sabaru serta sekitarnya. Sementara di Kabupaten Pulang Pisau, perhatian diarahkan ke kawasan Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan sumur bor dan optimalisasi sumber air untuk mendukung pembasahan lahan. Di kawasan Palangka Raya, sekitar 80 sumur bor disiapkan untuk memperkuat pasokan air. Adapun di Tumbang Nusa, pemerintah merencanakan pembangunan sekitar 420 sumur bor.
Selain itu, pemerintah mengkaji pengaliran air Sungai Kahayan menuju kawasan rawan kebakaran. Skema tersebut diharapkan mampu memperbaiki tata air gambut sekaligus menjaga kelembapan lahan dalam jangka panjang.
Hanif menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan hingga sektor swasta.
Sebelumnya, sebanyak 175 regu gabungan telah dikerahkan untuk menangani karhutla di Palangka Raya. Personel dibagi ke dalam 36 kelompok kerja berdasarkan sebaran titik kebakaran dan ketersediaan sumber air.
Upaya tersebut tidak hanya menyasar pemadaman api, tetapi juga pendinginan dan pembasahan lahan untuk mencegah kebakaran berulang.
Di sisi lain, persoalan karhutla juga memperlihatkan pentingnya kesiapan daerah menghadapi dampak kekeringan. Ketersediaan air bersih, akses menuju lokasi kebakaran, serta sarana pemadaman menjadi faktor yang menentukan efektivitas penanganan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada respons ketika kebakaran terjadi. Pemetaan kawasan rawan, pengelolaan tata air, pemulihan vegetasi, dan pelibatan masyarakat perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan.
Dengan ancaman cuaca panas yang masih membayangi, keberhasilan pengendalian karhutla di Kalteng tidak cukup diukur dari berkurangnya titik api setelah hujan turun. Konsistensi menjaga gambut tetap basah dan memastikan kesiapan seluruh unsur di lapangan menjadi ujian sesungguhnya bagi pemerintah. (*) (AI/berbagai sumber)










