JAKARTA, LEGIO.ID — Sejumlah praktisi hukum menyurati Presiden RI dan DPR RI untuk menyoroti potensi irisan kewenangan KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Mereka meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi batas kewenangan, mekanisme koordinasi, supervisi, serta penyelesaian […]
0
55 Views








