Sudding desak Gibran mundur, DPR diminta tempuh jalur konstitusional
Dom
Posted On 8 November 2026
JAKARTA, LEGIO.ID – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Syarifuddin Sudding, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya tidak sah.
Sudding berpandangan, putusan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden. Karena itu, ia meminta Gibran menghormati putusan pengadilan dengan mengambil langkah mundur secara sukarela.
“Dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung,” kata Sudding kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan, jabatan publik tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga tanggung jawab moral kepada masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sudding juga mengingatkan bahwa apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri, DPR dapat mengambil langkah melalui mekanisme konstitusional. Salah satunya dengan menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP).
Ia menyebut Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden.
“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” tegasnya.
Pernyataan Sudding menambah dinamika politik menyusul putusan MA terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Meski demikian, proses pemberhentian wakil presiden tidak berlangsung otomatis karena harus mengikuti tahapan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi. (*) (AI/berbagai sumber)
