Listyo Sigit Cs terseret kasus penyadapan Prabowo, Sidang etik segera diproses

JAKARTA, LEGIO.ID – Empat perwira tinggi (Pati) Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadapi proses sidang kode etik profesi. Langkah tersebut menjadi bagian dari penegakan disiplin internal Polri di tengah bergulirnya penyidikan pidana.

Kepastian itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (6/11/2026). Ia menyebut proses pemeriksaan etik sedang dipersiapkan seiring perkembangan penanganan perkara.

“Kode etik tentu ini juga dalam proses ke arah sana,” ujar Trunoyudo.

Meski demikian, Polri belum menetapkan jadwal pelaksanaan sidang. Penyidik masih mengembangkan perkara, termasuk mendalami keterlibatan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas penyadapan tersebut.

Dalam perkembangan terbaru, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka tambahan.

Sebelumnya, tiga perwira tinggi lainnya telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta.

Penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dari empat tersangka, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena alasan kesehatan.

Proses sidang etik nantinya akan menjadi jalur pertanggungjawaban profesi bagi para anggota Polri yang tersangkut perkara tersebut. Pemeriksaan pidana tetap berjalan secara terpisah untuk membuktikan dugaan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menjaga integritas institusi. Publik kini menanti keterbukaan proses penyidikan dan ketegasan penegakan kode etik, terutama karena perkara tersebut melibatkan sejumlah perwira tinggi yang pernah menduduki jabatan strategis di kepolisian.

Penanganan yang profesional, transparan, dan tidak diskriminatif diperlukan agar proses hukum berjalan objektif serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terjaga. (*) (AI/berbagai sumber)