Kritik penegakan pajak dinilai tebang pilih, Warganet luncurkan gerakan stiker merah

JAKARTA, LEGIO.ID – Kekesalan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan uang pajak dan ketimpangan penegakan aturan kembali mencuat di media sosial. Kali ini, warganet melancarkan kritik melalui ajakan mencetak stiker merah bertuliskan “Objek Ini Dibeli dengan Uang Pajak Rakyat”.

Seruan tersebut ramai diperbincangkan di platform Threads dan X. Stiker bergambar Garuda itu diusulkan untuk ditempel pada fasilitas umum, kendaraan dinas, hingga gedung pemerintahan sebagai pengingat bahwa seluruh aset negara bersumber dari uang rakyat.

Gerakan ini muncul sebagai bentuk sindiran terhadap praktik penegakan aturan pajak yang dinilai belum adil. Warganet menyoroti tindakan petugas pajak yang memasang segel atau stiker peringatan pada tempat usaha masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ketika kewajiban pajak belum dipenuhi.

Di sisi lain, persoalan penyimpangan anggaran dan transparansi penggunaan uang negara dinilai belum mendapat pengawasan yang sebanding. Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa masyarakat kecil lebih mudah menjadi sasaran penindakan, sementara pertanggungjawaban pengelolaan anggaran di tingkat pejabat masih perlu diperkuat.

Melalui ajakan tersebut, warganet membalik fungsi stiker peringatan yang selama ini identik dengan penindakan pajak. Pesannya diarahkan kepada para pemegang kekuasaan agar tidak melupakan sumber pembiayaan fasilitas yang mereka gunakan.

Bagi masyarakat, kendaraan operasional pejabat, gedung pemerintahan, infrastruktur, dan berbagai fasilitas publik bukan milik pribadi penguasa. Seluruhnya dibangun dan dibiayai melalui penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.

Karena itu, kritik yang disuarakan warganet tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar pajak, tetapi juga menyangkut keadilan, integritas, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang negara.

Gerakan stiker tersebut sejauh ini masih berupa ajakan dan usulan yang beredar di media sosial. Belum diketahui sejauh mana masyarakat telah mencetak maupun memasangnya di fasilitas negara.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi pemerintah terkait seruan tersebut.

Ramainya kritik ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan pajak harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dituntut memenuhi kewajibannya, sementara pemerintah wajib memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan publik.

*Berbagai sumber/AI/Dom