Terseret dugaan korupsi SPBU, Rp2 miliar disita KPK dari Dirut KAI

JAKARTA, LEGIO.ID – Uang senilai Rp2 miliar disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin, usai diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyitaan tersebut dan menyebut Bobby merupakan salah seorang saksi yang dimintai keterangan dalam perkara tersebut.

“Benar, dalam penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, saudara BR,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein turut membenarkan penyitaan tersebut. Namun, KPK belum mengungkapkan secara terperinci asal-usul uang, lokasi penyitaan, maupun dugaan keterkaitannya dengan transaksi dalam proyek digitalisasi SPBU.

Penyitaan tersebut menjadi perkembangan baru dalam penanganan perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp322,18 miliar berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebelumnya, Bobby telah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada Agustus 2025. Pemanggilan itu berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) periode 2021–2025, sebelum menjabat sebagai Dirut KAI.

KPK menjadwalkan pemeriksaan Bobby pada 14 Agustus 2025. Namun, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut, sehingga penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada 28 Agustus 2025.

Pemanggilan Bobby berkaitan dengan pendalaman penyidik terhadap aspek teknologi elektronik dalam proyek digitalisasi SPBU yang menjadi objek penyidikan.

KPK saat itu menjelaskan proyek tersebut melibatkan sistem pemantauan volume bahan bakar minyak atau automatic tank gauge (ATG), serta perangkat transaksi elektronik atau electronic data capture (EDC).

Dalam perkembangannya, KPK menduga terjadi pengaturan proses pengadaan, rantai penyediaan berlapis, serta kemahalan harga perangkat yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Berdasarkan hasil penghitungan BPK yang diumumkan KPK pada 4 Agustus 2026, dugaan kerugian negara mencapai Rp322,18 miliar, terdiri atas Rp193,75 miliar dari pengadaan ATG dan Rp128,42 miliar dari pengadaan EDC.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia Dian Rachmawan, mantan Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom Weriza, serta Elvizar yang merupakan mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS).

KPK menduga terdapat pengondisian dalam proses pengadaan sehingga perusahaan tertentu memperoleh keuntungan sebagai penyedia perangkat digitalisasi SPBU.

Meski telah menyita uang Rp2 miliar dari Bobby, KPK hingga kini masih menyebutnya sebagai saksi. Penyidik juga belum menjelaskan apakah uang tersebut diduga berkaitan dengan aliran dana dari para tersangka atau transaksi lain, dalam proyek digitalisasi SPBU.

Sampai berita ini ditanyangkan, belum terdapat pengumuman resmi mengenai penetapan Bobby sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

*Berbagai sumber/AI/E1.