Kapolri bentuk tim khusus usut kasus penyadapan Presiden, Publik diminta kawal penegakan hukum

JAKARTA, LEGIO.ID – Mabes Polri membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal lainnya. Langkah ini menjadi ujian serius bagi institusi kepolisian dalam membuktikan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Tim khusus tersebut dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin. Pembentukannya merupakan instruksi langsung Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto setelah mencermati berbagai informasi dan perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan tim tersebut bertugas mendalami informasi yang berkembang sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kapolri telah membentuk tim secara khusus untuk merespons informasi dan isu-isu tersebut guna melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Kabareskrim,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dukungan terhadap langkah Kapolri datang dari Ketua Umum Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam. Ia menyatakan mendukung Presiden Prabowo dan jajaran kepolisian mengungkap perkara tersebut hingga tuntas.

Menurut Anam, pengusutan kasus yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Ia menilai publik perlu memberikan apresiasi kepada aparat yang berani mengungkap dugaan pelanggaran hukum, termasuk ketika perkara tersebut melibatkan pejabat atau orang-orang yang pernah menduduki posisi strategis di tubuh Polri.

“Jangan sampai publik hanya melihat persoalan dan kekurangan Polri, tetapi tidak memberikan ruang apresiasi ketika ada anggota kepolisian yang bekerja dengan benar, berani mengungkap kejahatan, dan menunjukkan keberpihakan kepada hukum. Kami mendukung anggota Polri yang tetap menjaga integritas dan menjalankan tugas secara profesional,” tegas Anam.

Anam menekankan, pengungkapan dugaan penyadapan ilegal harus menjadi bukti bahwa hukum berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

Praktik penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah bukan sekadar pelanggaran privasi. Tindakan tersebut berpotensi mengancam kebebasan individu, merusak kepercayaan antarlembaga negara, serta mengganggu stabilitas demokrasi.

Karena itu, proses penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Setiap pihak yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.(*) (AI/berbagai sumber)