DPR kejar pengesahan RUU Perampasan Aset, Koruptor hingga pelaku penipuan jadi sasaran

JAKARTA, LEGIO.ID – DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Pembahasan resmi dimulai setelah Komisi III DPR menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut dimulainya pembahasan tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam upaya merampas aset yang berasal dari tindak pidana.

“Kami berharap agar RUU ini dapat segera kita bahas dan kita sahkan bersama Pemerintah Republik Indonesia sesuai mekanisme dalam perundang-undangan,” kata Habiburokhman.

DPR menargetkan regulasi tersebut dapat disahkan pada November 2026, lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan paling lambat 15 Desember 2026. Habiburokhman berharap pembahasan bersama pemerintah dapat diselesaikan dalam masa sidang yang sedang berlangsung.

“Kami sangat berharap dan kami kita harus memastikan RUU ini diundangkan atau disahkan di bulan November ini ya, di masa sidang ini. Jadi mendahului apa namanya tenggat 15 Desember,” katanya.

RUU ini memuat delapan pokok pengaturan. Salah satu poin utamanya adalah memperluas cakupan aset yang dapat dirampas, baik melalui putusan pengadilan pidana maupun mekanisme tanpa putusan pidana.

Sasaran pengaturannya tidak hanya mencakup tindak pidana korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Di antaranya kejahatan investasi bodong, skema piramida atau Ponzi, serta manipulasi pasar keuangan.

Melalui ketentuan tersebut, negara juga diarahkan untuk memulihkan kerugian korban. Aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas harus dikembalikan kepada korban yang berhak, bukan semata-mata disetorkan kepada negara.

Selain itu, RUU tersebut mempertegas ketentuan mengenai kemungkinan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku korupsi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan lainnya mencakup mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

DPR dan pemerintah juga memasukkan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Ketentuan ini diperlukan agar masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana tidak kehilangan hak atas asetnya secara sewenang-wenang.

Pengelolaan aset hasil tindak pidana nantinya dilakukan oleh badan yang memiliki kewenangan dan kompetensi khusus. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga pengembalian aset kepada negara atau korban.

Untuk mencegah penyalahgunaan, RUU ini turut mengatur larangan penggunaan kewenangan perampasan aset sebagai alat politik maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaannya juga menjadi bagian dari materi rancangan undang-undang.

Habiburokhman berharap pembahasan berjalan efektif sehingga RUU Perampasan Aset segera menjadi undang-undang. Regulasi ini diharapkan memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus memastikan pemulihan hak masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. (*) (AI/berbagai sumber)