Migrasi ilegal mengancam warga Manggarai, Pemkab didorong terbitkan Perda Perlindungan Pekerja Migran

RUTENG, LEGIO.ID – Maraknya keberangkatan pekerja migran melalui jalur nonprosedural, ancaman perdagangan orang, hingga lemahnya akses informasi menjadi perhatian dalam Seminar Gerakan Migrasi Aman di Aula Katedral St. Maria Asumpta, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/11/2026).

Seminar yang digelar Stella Maris Batam bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai itu menghasilkan sejumlah dorongan penting, termasuk usulan pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran. Pemerintah desa juga diminta mengambil peran lebih besar dalam mencegah perekrutan ilegal sejak awal.

Mengusung tema “Perlindungan Pekerja Migran Dimulai dari Desa”, forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, kepolisian, Gereja, organisasi pekerja, serta pelaku industri perekrutan. Pembahasan berfokus pada persoalan migrasi nonprosedural, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan lemahnya perlindungan masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, melalui rekaman video menegaskan bahwa perlindungan harus dimulai dari lingkungan paling dekat dengan masyarakat.

“Perlindungan pekerja migran Indonesia harus dimulai sejak dari hulu, yaitu dari desa,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah desa aktif memberikan informasi mengenai prosedur keberangkatan, hak dan kewajiban pekerja, serta persyaratan keterampilan. Upaya pencegahan, menurutnya, membutuhkan keterlibatan seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi praktik penempatan ilegal dan perdagangan orang.

Direktur Stella Maris Batam, Romo Ansensius Guntur atau Romo Yance, mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari pengalaman pendampingan terhadap warga Manggarai yang mengalami persoalan setelah bekerja melalui jalur tidak resmi.

Ia menegaskan bahwa setiap warga berhak mencari penghidupan di luar daerah maupun luar negeri. Namun, hak bermigrasi harus disertai jaminan keselamatan agar masyarakat tidak terjebak penipuan, kekerasan, dan eksploitasi.

Romo Yance juga mengingatkan agar seminar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

“Kalau tidak ada aksi konkret setelah kegiatan ini, ini namanya buang-buang uang,” tegasnya.

Menurutnya, pertemuan lintas sektor harus menghasilkan kerja sama nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Seminar tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan 25 tahun Kongregasi Scalabrinian di Indonesia.

Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, mengakui keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mencari penghidupan di luar daerah dan luar negeri.

Tekanan ekonomi, keterbatasan lahan, serta tantangan pemulihan pascabencana turut mempersempit pilihan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.

Karena itu, pemerintah tidak seharusnya membatasi keinginan warga untuk merantau. Hal terpenting adalah memastikan mereka memperoleh pekerjaan melalui mekanisme yang aman dan memiliki perlindungan hukum.

“Tugas kita hari ini, tugas pemerintah terutama hari ini bersama dengan berbagai pihak berkepentingan adalah mengurangi risikonya,” kata Herybertus.

Ia menilai perlindungan harus mencakup kepastian dokumen, izin tinggal, akses layanan kesehatan, hingga pendampingan ketika pekerja menghadapi persoalan di negara tujuan.

Dari aspek penegakan hukum, Wakapolres Manggarai, Mei Charles Sitepu, mengingatkan masyarakat terhadap berbagai modus perdagangan orang. Praktik tersebut dapat bermula dari tawaran pekerjaan palsu, pemalsuan dokumen, jeratan utang, hingga pemanfaatan kondisi ekonomi calon pekerja.

Ia menjelaskan bahwa perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan manusia. Persetujuan korban maupun keluarganya juga tidak serta-merta menghapus unsur pidana apabila proses perekrutan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.

Mei Charles meminta masyarakat segera melaporkan indikasi perekrutan mencurigakan. Keterlibatan keluarga, pemerintah desa, dan lingkungan sekitar dinilai penting untuk memutus praktik tersebut sebelum calon pekerja diberangkatkan.

Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif KP2MI, Nurhayati, menekankan pentingnya edukasi sebelum masyarakat memutuskan bekerja ke luar negeri.

Informasi mengenai prosedur penempatan, kesiapan keterampilan, serta pengelolaan penghasilan harus diberikan sejak awal. Keluarga yang ditinggalkan juga perlu mendapatkan perhatian agar hasil kerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi rumah tangga.

Sementara itu, Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, memaparkan tantangan penempatan pekerja migran asal NTT yang banyak menuju Malaysia, termasuk pada sektor pekerjaan rumah tangga.

Kemiskinan, perubahan iklim, terbatasnya lapangan kerja, serta tekanan kebutuhan ekonomi dan sosial menjadi sejumlah faktor pendorong migrasi.

Ia mendorong peningkatan keterampilan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Perlindungan juga harus berkesinambungan, mulai dari persiapan keberangkatan, masa bekerja, hingga kepulangan ke Tanah Air.

Perspektif kemanusiaan disampaikan Romo Marthen Jenarut dari Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang mengikuti kegiatan secara daring.

Ia menegaskan bahwa pekerja yang berangkat melalui jalur nonprosedural tetap memiliki martabat dan hak yang harus dilindungi, terutama ketika menghadapi kekerasan, penipuan, maupun eksploitasi.

Gereja, menurutnya, dapat berperan melalui pendampingan keluarga, pemberdayaan ekonomi, serta bantuan pemulangan bagi pekerja migran yang mengalami masalah.

Dorongan pembentukan Perda khusus perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Ilyas Pangestu.

Ia menilai prosedur keberangkatan resmi masih dianggap rumit dan mahal oleh sebagian masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong calon pekerja memilih jalur tidak resmi.

“Jalur ilegal bukan pilihan, tapi keterpaksaan,” ujarnya.

Ilyas meminta Pemkab Manggarai menghadirkan layanan terpadu, memperluas pelatihan dan sertifikasi keterampilan, serta melibatkan pemerintah desa dalam verifikasi dan pendampingan calon pekerja migran.

Ia juga mendorong pemanfaatan uang kiriman pekerja migran untuk kegiatan ekonomi produktif. Sektor koperasi, peternakan, perkebunan kopi, usaha masyarakat, dan pariwisata dinilai memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi daerah.

SPPI menyatakan siap mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola migrasi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi pekerja migran dan keluarganya.

Dari perspektif negara tujuan, Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sumber Manusia Malaysia (PUSMA), Zarina Binti Ismail, mengingatkan calon pekerja agar tidak berangkat sebelum memiliki dokumen dan persetujuan kerja yang sah.

“Jangan berangkat jika tidak ada visa kelulusan kerja,” tegasnya.

Ia meminta calon pekerja memastikan agen perekrutan memiliki izin, mengetahui identitas pemberi kerja, memahami isi kontrak, serta menggunakan visa yang sesuai dengan jenis pekerjaan.

Pekerja juga berhak memperoleh gaji, waktu istirahat, layanan kesehatan, dan jaminan keselamatan kerja. Jika mengalami pelanggaran, mereka diminta menghubungi agen resmi, otoritas ketenagakerjaan Malaysia, atau perwakilan Indonesia.

Zarina turut mengingatkan pentingnya menyimpan salinan paspor dan dokumen kerja sebagai langkah antisipasi ketika menghadapi persoalan di negara tujuan.

Sementara itu, Hengky Wijaya dari Indonesian Manning & Crewing Agencies Association (IMCAA) menyoroti pentingnya transparansi dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja migran.

Berdasarkan pengalamannya menghadapi proses migrasi nonprosedural, ia menilai calon pekerja harus memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, kontrak kerja, serta identitas perusahaan yang bertanggung jawab.

Hengky mendorong pemerintah desa menjadi pusat informasi sekaligus membantu pemeriksaan awal dokumen masyarakat. Meski demikian, proses penempatan harus tetap dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin sesuai ketentuan.

Ia juga memperkenalkan pemanfaatan sistem digital untuk membantu pekerja memantau proses perekrutan, kelengkapan dokumen, keberangkatan, hingga penempatan di luar negeri.

Seminar tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Manggarai dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dari tingkat desa. Usulan Perda, kemudahan akses prosedur resmi, peningkatan keterampilan, serta pengawasan perekrutan menjadi sejumlah agenda yang perlu ditindaklanjuti.

Stella Maris Batam berharap pertemuan di Ruteng tidak berhenti pada diskusi, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama untuk mencegah perdagangan orang dan memastikan masyarakat Manggarai dapat bekerja di luar negeri secara aman, bermartabat, serta memperoleh hak-haknya secara penuh. (*)

---