DPR pertegas ancaman hukuman mati bagi koruptor, Penyalahgunaan dana bencana jadi sorotan

JAKARTA, LEGIO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana akan memuat penegasan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan hal tersebut saat pembahasan RUU Perampasan Aset bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan, rancangan undang-undang tersebut tidak menciptakan mekanisme baru untuk pelaksanaan hukuman mati. Ketentuan mengenai tata cara dan penerapannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Undang-undang ini akan mempertegas bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati,” ujar Habiburokhman.

Menurutnya, pidana mati masih menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Ancaman tersebut dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.

Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan penyalahgunaan anggaran penanganan bencana menjadi salah satu kondisi yang mendapat perhatian dalam pembahasan RUU tersebut. Namun, ia belum memerinci batasan maupun rumusan pasal yang akan mengaturnya.

“Iya nanti, apakah terjadi di dalam situasi bencana dan lain sebagainya itu kurang lebih ya,” katanya.

Wacana penegasan ancaman hukuman mati tersebut mencuat di tengah pengusutan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 13 Oktober 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana. Dalam perkara tersebut, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas Bima Setyawan dan Richard Erlangga, yang disebut sebagai tenaga ahli kepala BNPB; Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan Gabriel Purwaka Sigit; Direktur PT TLS Gery Prasetiawan; serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

KPK mengelompokkan dugaan tindak pidana tersebut ke dalam dua klaster, yakni konflik kepentingan dan suap. Pada klaster konflik kepentingan, sejumlah perusahaan penyedia yang menjadi mitra BNPB selama periode 2024–2026 diduga memiliki afiliasi dengan Bima.

Sementara pada klaster suap, Richard diduga meminta komisi kepada PT TLS terkait paket pengadaan tahun 2026. Ia juga diduga menerima uang sebesar Rp2,38 miliar melalui perantara selama Januari hingga September 2026.

Dana yang diduga diselewengkan tersebut semestinya digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, hingga banjir di Aceh dan Sumatra.

KPK menduga praktik korupsi itu telah berlangsung sejak 2022. Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda penting DPR dan pemerintah dalam memperkuat instrumen hukum untuk menghadapi kejahatan yang merugikan keuangan negara.

Selain mempertegas ketentuan pidana, regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya penelusuran dan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

DPR berharap pengaturan ini dapat mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil korupsi. Terlebih, penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat dinilai memiliki dampak serius terhadap kepentingan publik.

Meski demikian, rumusan akhir mengenai kriteria penerapan ancaman hukuman mati masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah.

Dengan demikian, penegasan ancaman pidana mati dalam RUU tersebut bukan berarti setiap pelaku korupsi otomatis menghadapi hukuman maksimal. Penerapannya tetap bergantung pada ketentuan hukum dan terpenuhinya persyaratan dalam perkara yang bersangkutan. (*) (AI/berbagai sumber)