Sengketa plasma 12 tahun memanas, 400 personel gabungan amankan perkebunan di Lamandau

LAMANDAU, LEGIO.ID – Sengketa kebun plasma antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kembali memanas. Aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lamandau berujung pada penahanan dua truk pengangkut minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Sebanyak 400 personel gabungan pun disiagakan untuk mengamankan kawasan PT Sumber Mahardika Graha (SMG) dan PT Graha Cakramulia (GCM), Sabtu (7/11/2026).

Konflik tersebut berakar pada kesepakatan pembangunan kebun plasma 20 persen yang dibuat pada 4 Februari 2014. Namun, setelah hampir 12 tahun, masyarakat dan perusahaan masih berbeda pandangan mengenai luas kewajiban yang harus dipenuhi.

Koordinator aksi AMAN Lamandau, Abidinnor, menyatakan masyarakat menuntut realisasi kebun plasma seluas 2.540 hektare. Angka itu dihitung dari 20 persen target areal tanam seluas 12.700 hektare sebagaimana tercantum dalam notulen kesepakatan 2014.

“Kami tetap melakukan aksi sampai tuntutan kami diterima dan direalisasikan. Aksi ini dilakukan untuk menagih janji realisasi kebun masyarakat sebesar 20 persen yang hingga kini belum mendapatkan kepastian,” tegas Abidinnor.

Perusahaan memiliki dasar perhitungan berbeda. Head of Community Development USTP, Suhardi, menjelaskan hasil penghitungan ulang pada 2022 mencatat total areal SMG dan GCM di Lamandau sekitar 13.331 hektare. Namun, luas lahan yang telah ditanami disebut mencapai 9.843 hektare karena sebagian kawasan masuk kategori konservasi atau High Conservation Value (HCV).

Berdasarkan luas areal tertanam tersebut, perusahaan menghitung kewajiban plasma 20 persen sekitar 1.969 hektare. Suhardi menyebut perusahaan telah menyerahkan kebun plasma seluas kurang lebih 1.991 hektare melalui Pemerintah Kabupaten Lamandau pada 2022.

Penyerahan itu, menurut perusahaan, dilakukan melalui koperasi yang mencakup delapan desa, yakni Penopa, Nanga Bulik, Liku Mulya Sakti, Suja, Bakunsu, Sungai Buluh, Sakoban, dan Nanga Blantikan.

Perusahaan juga menawarkan pembangunan tambahan kebun plasma seluas 549 hektare secara bertahap pada 2027–2030. Tawaran tersebut muncul dalam mediasi yang dipimpin Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (4/11).

Namun, rencana itu mensyaratkan ketersediaan lahan dari pemerintah daerah. Perwakilan AMAN menolak tawaran tersebut karena tetap meminta kepastian pemenuhan tuntutan berdasarkan kesepakatan 2014.

Ketegangan turut diwarnai laporan dugaan penganiayaan terhadap Rahmat Hidayat, Manajer Plasma USTP Group. Peristiwa itu disebut terjadi pada Jumat (6/11) sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Rahmat berada di luar pos pengamanan perusahaan.

Rahmat mengaku mengalami pemukulan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau. Laporan tercatat dengan Nomor LP/B/86/XI/2026/SPKT/POLRES LAMANDAU/POLDA KALIMANTAN TENGAH, tertanggal 6 November 2026.

Kasat Reskrim Polres Lamandau, AKP Waryoto, membenarkan adanya laporan tersebut. Polisi telah memeriksa pelapor dan sejumlah saksi pada Sabtu (7/11).

Sementara itu, Kapolres Lamandau AKBP Eko Yusmiarto menyatakan situasi pengamanan masih terkendali. Ia memberikan tenggat 3×24 jam agar massa membubarkan diri secara tertib serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di jalan umum.

Perbedaan angka menjadi salah satu persoalan utama dalam sengketa ini. AMAN menggunakan target areal tanam dalam kesepakatan 2014 sebagai dasar tuntutan, sedangkan perusahaan menghitung kewajiban berdasarkan lahan yang telah ditanami.

Karena itu, penyelesaian membutuhkan pemeriksaan terbuka terhadap dokumen kesepakatan, peta dan lokasi kebun plasma, data koperasi penerima, serta daftar masyarakat yang memperoleh manfaat. Klaim penyerahan 1.991 hektare dan tuntutan 2.540 hektare perlu diuji melalui data yang dapat diperiksa bersama. (*) (AI/berbagai sumber)