Harga Beras Premium Naik 6,60 Persen, Pemprov Kalsel Perketat Pantauan Distribusi Pangan
BANJARBARU, LEGIO.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pemantauan harga dan distribusi pangan di tengah kondisi cuaca kering dan musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi serta pasokan sejumlah komoditas.
Secara umum, ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Selatan masih dalam kondisi aman. Namun, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan harga beras premium di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin, mengatakan berdasarkan pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH), kondisi harga di Kalsel secara umum relatif stabil. Namun, HSS mencatat kenaikan IPH komoditas beras sebesar 6,60 persen, khusus untuk beras premium.
“Untuk Kalimantan Selatan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) cenderung stabil. Hanya saja yang perlu mendapat perhatian ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), karena mengalami kenaikan IPH komoditas beras sebesar 6,60 persen, khusus beras premium,” ujar Rusma.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera menjadi perhatian pemerintah daerah bersama Perum Bulog agar perkembangan harga beras premium dapat kembali terkendali.
Pemprov Kalsel juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus menjalankan langkah pengendalian harga.
Rusma menegaskan pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap harga, tetapi juga terhadap kelancaran distribusi pangan. Pemerintah berupaya memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah sehingga gangguan distribusi tidak berkembang menjadi tekanan harga.
“Juga untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus dilaksanakan. Sehingga kestabilan harga ini dapat kita pertahankan,” katanya.
Kemarau Jadi Perhatian
Kondisi cuaca juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Pemerintah daerah sebelumnya menyampaikan bahwa musim kemarau dan kekeringan dapat memengaruhi aktivitas pertanian, termasuk produksi dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman menyebut produksi pertanian 2026 untuk sementara diperkirakan sekitar 1,15 juta ton, meski angka tersebut masih dapat berubah karena proses perhitungan masih berjalan. Ia mengatakan kekeringan dan kemarau panjang menyebabkan sebagian petani melakukan panen lebih awal.
Di sisi lain, Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2026 menyebut stabilisasi harga pangan tetap menjadi salah satu instrumen penting pengendalian inflasi, antara lain melalui penyaluran beras SPHP, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan pangan lokal.
Dengan kondisi tersebut, perkembangan harga beras dan komoditas pangan lainnya masih perlu dipantau secara berkala, terutama di daerah yang mulai menunjukkan kenaikan harga.
Pemerintah Provinsi Kalsel memastikan koordinasi antarlembaga akan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengantisipasi gejolak harga pangan di tengah musim kemarau. (Ai/borneopos/tim)











