Bawa Salib Merah ke Bundaran HI, PMKRI desak pemerintah berpihak kepada rakyat

JAKARTA, LEGIO.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) membawa salib merah dalam aksi bertajuk “Sadarkan Prabowo-Gibran” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Aksi tersebut bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan menjadi kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama terkait kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan penggunaan anggaran negara.

Dengan slogan “Rakyat Tidak Miskin, Rakyat Dimiskinkan”, PMKRI menyampaikan tiga kelompok tuntutan: penerapan pajak bagi kelompok superkaya, evaluasi program pemerintah, serta pemulihan anggaran kesejahteraan masyarakat.

“Bagi kami, aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kami ingin mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya proyek atau program pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan itu menjawab kebutuhan rakyat,” kata Ketua PP PMKRI Yonas Tola.

PMKRI mendesak penerapan pajak kekayaan 2 persen bagi kelompok superkaya, pembagian dividen pertambangan kepada daerah penghasil, pemberantasan judi daring hingga ke bandar, serta penelusuran harta kekayaan pejabat yang dinilai tidak wajar.

Mereka juga meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam skala massal, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembentukan Batalion Teritorial. PMKRI turut menolak fasilitas militer Amerika Serikat di Kertajati serta mendesak penarikan anggota TNI-Polri aktif dari jabatan sipil.

Di bidang kesejahteraan, PMKRI meminta pemulihan dana desa dan transfer ke daerah, penguatan anggaran penanggulangan bencana, perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal, serta pelaksanaan reforma agraria. Mereka juga mendesak penyaluran pupuk langsung kepada petani, pengendalian harga pangan sesuai harga eceran tertinggi (HET), dan pendataan kemiskinan yang akurat.

Salib merah yang dibawa dalam aksi menjadi simbol penderitaan, solidaritas, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Bagi PMKRI, simbol tersebut mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kelompok kecil dan masyarakat yang terpinggirkan.

Pesan yang disuarakan dalam aksi itu adalah pembangunan harus mengutamakan martabat manusia, pemerataan kesejahteraan, dan keadilan sosial—bukan semata-mata besarnya program atau proyek pemerintah. (*) (AI/berbagai sumber)