Cipayung Plus DKI Jakarta uji Asta Cita Prabowo-Gibran, Mahasiswa diminta kritis dan objektif

JAKARTA, LEGIO.ID — Cipayung Plus DKI Jakarta patungan menggelar diskusi publik bertajuk “Semangat Sumpah Pemuda: Menelaah Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Menjalankan Program Asta Cita” di Gedung Sangkrini, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Forum yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda itu menjadi ruang bagi mahasiswa dan pemuda untuk menilai pelaksanaan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dampaknya terhadap masyarakat.

Ketua Umum KAMMI Jakarta Raya sekaligus Koordinator Cipayung Plus DKI Jakarta, Andre, menegaskan demokrasi tidak boleh berhenti setelah pemilu. Partisipasi publik dan pengawasan terhadap pemerintah, menurutnya, harus terus berjalan.

“Demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara, tidak boleh selesai setelah pergantian kepemimpinan, dan tidak boleh hanya menjadi legitimasi bagi kekuasaan. Demokrasi harus terus hidup melalui partisipasi rakyat, keterbukaan pemerintah, serta keberanian masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Andre.

Ia menekankan, keberhasilan Asta Cita tidak cukup dinilai dari perencanaan atau narasi politik, tetapi harus dibuktikan melalui pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Cita-cita politik tidak cukup hanya diukur dari seberapa baik ia disampaikan dalam pidato, seberapa megah ia dirumuskan dalam dokumen kebijakan, atau seberapa kuat ia dipromosikan kepada masyarakat. Cita-cita harus diuji melalui pelaksanaan, diukur melalui hasil, dan dinilai dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” lanjutnya.

Dalam diskusi tersebut, Cipayung Plus DKI Jakarta menilai mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik. Mereka juga perlu menguji kebijakan, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan menawarkan gagasan sebagai bagian dari solusi.

Andre mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki tujuan positif untuk meningkatkan kualitas gizi, terutama bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan. Namun, pelaksanaannya tetap perlu diawasi agar manfaatnya tepat sasaran, termasuk bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Program MBG sudah baik dan tentu harus kita apresiasi. Tetapi yang juga penting adalah bagaimana pelaksanaannya terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat. Wilayah 3T menjadi contoh bahwa negara harus hadir untuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah terpinggirkan,” kata Andre.

Program Sekolah Rakyat juga mendapat perhatian karena dinilai berpotensi memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan fasilitas belajar.

Cipayung Plus DKI Jakarta menegaskan bahwa apresiasi dan kritik bukanlah dua sikap yang saling bertentangan. Kebijakan yang bermanfaat patut didukung, sedangkan program yang belum optimal perlu diperbaiki dan kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat harus dikritisi.

Melalui forum tersebut, mahasiswa dan pemuda didorong membangun tradisi dialog yang terbuka, objektif, dan konstruktif. Perbedaan organisasi diharapkan menjadi kekuatan untuk merumuskan gagasan bersama, bukan penghalang untuk bekerja sama.

Cipayung Plus DKI Jakarta menyatakan akan terus mendorong ruang diskusi dan partisipasi publik sebagai bagian dari upaya mengawal kebijakan pemerintah. (*)