41 Tenaga kesehatan Indonesia layani 10.000 penduduk disorot WHO

JAKARTA, LEGIO.ID — Indonesia menghadapi tantangan serius dalam memenuhi sekaligus memeratakan tenaga kesehatan. Analisis Health Labour Market Analysis (HLMA) yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menunjukkan Indonesia hanya memiliki sekitar 41 tenaga kesehatan per 10.000 penduduk.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr Yuli Farianti menegaskan, hasil HLMA harus menjadi pijakan untuk memperbaiki perencanaan tenaga kesehatan secara menyeluruh.

“HLMA membantu memastikan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga memastikan mereka memiliki kompetensi yang tepat, ditempatkan di lokasi yang tepat, dan mampu merespons kebutuhan kesehatan,” kata Yuli.

Adapun hasil HILMA tersebut menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata kawasan Pasifik Barat. Di mana kawan itu tenaga kesehatannya mencapai 82,7 tenaga kesehatan per 10.000 penduduk.

WHO mencatat tenaga kesehatan, termasuk program pendidikan dokter spesialis, masih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi itu membuat masyarakat di luar wilayah perkotaan, menghadapi tantangan lebih besar untuk memperoleh layanan kesehatan, terutama layanan spesialistik.

Kekurangan paling mencolok terjadi pada dokter spesialis. WHO menyebut ketersediaan dokter spesialis saat ini baru mampu memenuhi sekitar separuh dari kebutuhan yang diperkirakan.

Kesenjangan itu berpotensi memperlebar perbedaan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah yang masih kekurangan tenaga medis. Karena itu, persoalan tenaga kesehatan tidak cukup diselesaikan hanya dengan mencetak lebih banyak lulusan.

Dr Yuli mengakui keberhasilan pembangunan SDM kesehatan tidak dapat diukur hanya dari pertambahan jumlah tenaga kesehatan. Kompetensi, kebutuhan wilayah, serta penempatan menjadi bagian penting, agar tenaga kesehatan benar-benar hadir di tempat masyarakat membutuhkan.

“Persoalan pemerataan tenaga kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah pusat. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, institusi pendidikan, rumah sakit, organisasi profesi hingga mitra internasional,” kata dr Yuli.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan, Bonanza Perwira Taihitu, menegaskan penguatan sumber daya manusia kesehatan merupakan bagian penting dari agenda transformasi kesehatan.

“Penguatan SDM kesehatan adalah prioritas penting untuk transformasi kesehatan,” ujar Bonanza.

Menurutnya, penguatan tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor agar kebijakan tenaga kesehatan tidak berhenti pada peningkatan jumlah, tetapi mampu menjawab kebutuhan layanan di berbagai wilayah.

WHO juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menentukan kebutuhan tenaga kesehatan. Analisis HLMA diharapkan membantu pemerintah melihat kesenjangan antara produksi tenaga kesehatan, kebutuhan sistem kesehatan, kesempatan kerja, hingga distribusi tenaga di lapangan.

Hasil dan rekomendasi HLMA selanjutnya akan menjadi salah satu dasar penyusunan Blueprint Sumber Daya Manusia Kesehatan 2026–2035. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perencanaan, pendidikan, rekrutmen, penempatan hingga mempertahankan tenaga kesehatan di wilayah yang membutuhkan.

WHO Indonesia Technical Officer for Health Policy and Strategy, Deki, menilai pendekatan berbasis data penting untuk memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses dan mampu merespons kebutuhan masyarakat di masa depan.

Dengan rasio sekitar 41 tenaga kesehatan per 10.000 penduduk, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya bagaimana mencetak lebih banyak tenaga kesehatan. Yang tak kalah menentukan adalah memastikan tenaga kesehatan yang tersedia memiliki kompetensi yang tepat dan benar-benar berada di wilayah yang membutuhkan. Sebab, peningkatan jumlah tenaga kesehatan tidak otomatis mempersempit kesenjangan layanan apabila distribusinya tetap terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan.

“Pemerataan menjadi kunci agar transformasi kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat layanan kesehatan,” pungkas Deki.