BNPB dan TNI perkuat operasi, Pemadaman Karhutla Kalteng dikebut

JAKARTA, LEGIO.ID — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama TNI mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Kepala BNPB Kristomei Sianturi dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita turun langsung meninjau penanganan kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau.

Peninjauan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas instansi, mempercepat pengendalian titik api, serta memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman kabut asap.

Kristomei menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi teknis. Setiap langkah harus didasarkan pada kondisi lapangan serta didukung data yang akurat.

“Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat dari seluruh unsur,” kata Kristomei dalam keterangan di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Ia menekankan, pengendalian titik api menjadi prioritas. Dukungan logistik dari pemerintah pusat juga harus segera disalurkan apabila pemerintah daerah menghadapi kendala dalam operasi pemadaman.

BNPB mengoptimalkan operasi darat dan udara untuk menekan penyebaran kebakaran. Upaya dari udara dilakukan melalui pengeboman air (water bombing) dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Berdasarkan laporan Direktorat Pengendalian Operasi BNPB hingga 13 Oktober, lahan gambut yang masih dalam proses pemadaman di Kalteng mencapai 7,8 hektare. Sementara itu, area lahan mineral yang ditangani mencapai 513,89 hektare, termasuk wilayah Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.

Pada operasi udara, satuan tugas di Kalteng telah melaksanakan enam sorti water bombing dan dua sorti OMC. BNPB menyebut satu helikopter rata-rata mampu memadamkan sekitar tiga hingga lima hektare lahan dalam satu operasi pengeboman air.

Dalam kunjungan tersebut, Kristomei didampingi Direktur Komando Pengendalian Operasi BNPB Djohan Darmawan serta Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB Mochamad Arief Hidayat.

BNPB menegaskan, koordinasi terpadu bersama TNI, Polri, BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk memastikan operasi berjalan efektif. Kecepatan penanganan menjadi penting guna mencegah meluasnya kebakaran dan mengurangi risiko paparan asap bagi masyarakat.

Pemerintah juga memastikan dukungan personel, peralatan, dan logistik dapat dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan. (*) (AI/berbagai sumber)