Asap karhutla lintas negara, Prabowo evaluasi penanganan dan bahas bantuan Malaysia

JAKARTA, LEGIO.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026), untuk mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah juga menghadapi desakan untuk merespons tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura ketika kabut asap mulai berdampak ke negara tetangga.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, mengatakan rapat tersebut membahas langkah penanganan kebakaran, terutama di Sumatra Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau.

“Memang dampaknya ke negara-negara tetangga. Makanya beliau sangat concern sekali,” kata Dudung sebelum mengikuti rapat.

Menurut Dudung, lahan gambut menjadi salah satu kendala utama pemadaman karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Pemerintah telah mengerahkan personel TNI, Polri, dan instansi terkait untuk mengatasi kebakaran di sejumlah titik.

Namun, luas wilayah terdampak dan karakteristik lahan yang sulit dipadamkan membuat penanganan membutuhkan strategi khusus serta koordinasi lintas lembaga.

Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menyatakan kemungkinan kerja sama tersebut masih dalam tahap pembahasan.

“Kami sedang mendiskusikan bagaimana berkolaborasi soal bantuan itu,” kata Jumhur di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Malaysia sebelumnya menawarkan dukungan untuk membantu pemadaman karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan pemerintahnya masih menunggu respons resmi Indonesia atas tawaran tersebut.

Tawaran itu menjadi sorotan karena dampak asap tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga meluas ke kawasan regional. Meski demikian, hingga Senin malam, pemerintah Indonesia belum memastikan apakah bantuan tersebut akan diterima.

Dampak karhutla juga mulai mengganggu transportasi udara. Dudung mengungkapkan jarak pandang di sejumlah wilayah Sumatra Selatan sempat turun hingga sekitar 500–800 meter, sehingga menyebabkan penundaan penerbangan.

“Saya mau ke Sumatra Selatan juga tertunda,” ujarnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa karhutla bukan semata persoalan pemadaman api, melainkan juga ancaman terhadap kesehatan masyarakat, mobilitas warga, aktivitas ekonomi, dan keselamatan penerbangan.

Rapat yang melibatkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap penanganan karhutla. Unsur TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut dilibatkan dalam koordinasi penanganan.

Di tengah meluasnya dampak asap, pemerintah dituntut memastikan upaya pemadaman berjalan efektif sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Keputusan mengenai bantuan internasional menjadi salah satu hal yang ditunggu. Pemerintah perlu menimbang kebutuhan operasional di lapangan, kecepatan respons, dan bentuk dukungan yang paling efektif agar penanganan karhutla tidak berlarut-larut. (*) (AI/berbagai sumber)