Cipayung Plus DKI Bongkar Tujuh Persoalan di Dua Tahun Pemerintahan, dari Data Kemiskinan hingga Karhutla

JAKARTA, LEGIO.ID — Dua tahun perjalanan pemerintahan menjadi momentum evaluasi bagi kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus DKI Jakarta. Mereka menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan koreksi, mulai dari struktur pemerintahan, keterlibatan personel militer di institusi sipil, data kemiskinan, penegakan hukum, hingga pendidikan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Cipayung Plus DKI Jakarta terdiri dari PW KAMMI Jakarta Raya, PD KMHDI Jakarta, HMI MPO Jakarta Raya, PW PII Jakarta Raya, Hikmabudhi Jakarta, Komda PMKRI Jakarta, dan LMND DKI Jakarta.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan dalam momentum evaluasi dua tahun pemerintahan, kelompok mahasiswa tersebut mengajukan tujuh tuntutan yang mencerminkan kritik mereka terhadap sejumlah kebijakan dan kondisi penyelenggaraan negara.

“Evaluasi pemerintahan bukan sekadar menilai siapa yang berkuasa, tetapi memastikan untuk siapa kekuasaan dijalankan,” demikian pernyataan Cipayung Plus DKI Jakarta.

Mereka meminta pemerintah memangkas kursi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta mengevaluasi komposisi kabinet yang mereka nilai terlalu besar dan sarat akomodasi politik. Menurut mereka, penyelenggaraan pemerintahan seharusnya lebih mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan elite politik.

Cipayung Plus juga menyoroti keterlibatan personel militer di institusi sipil. Mereka meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai “keterlibatan dan militerisasi personel di institusi sipil”.

Persoalan kemiskinan turut menjadi perhatian. Kelompok mahasiswa tersebut meminta pemerintah membenahi sistem data desil kemiskinan dan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Hentikan kebobrokan sistemik data desil kemiskinan dan jamin stabilitas harga pokok,” demikian tuntutan mereka.

Selain itu, Cipayung Plus menyoroti penanganan terhadap orang-orang yang mereka sebut sebagai tahanan politik terkait aksi Agustus 2025. Mereka meminta para tahanan tersebut dibebaskan sekaligus mendesak koreksi terhadap penggunaan hukum acara pidana.

“Bebaskan tahanan politik aksi Agustus 2025 hingga hari ini dan koreksi penyalahgunaan hukum acara pidana,” kata mereka.

Mereka juga meminta independensi lembaga peradilan dijaga dan menolak apa yang mereka sebut sebagai upaya menjadikan lembaga peradilan sebagai “alat sandera politik elite”.

Pada sektor agraria dan lingkungan, Cipayung Plus meminta pemerintah menghentikan proyek agraria ekstraktif. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban negara atas apa yang mereka nilai sebagai kegagalan dalam penanganan karhutla.

“Hentikan proyek agraria ekstraktif dan tuntut akuntabilitas negara atas kegagalan penanganan karhutla,” demikian pernyataan mereka.

Tuntutan lainnya diarahkan pada sektor pendidikan. Cipayung Plus meminta pemerintah mewujudkan pendidikan gratis yang tetap ilmiah dan demokratis, sekaligus memberikan jaminan biaya hidup bagi peserta didik.

“Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis tanpa syarat beserta jaminan biaya hidup peserta didik,” demikian tuntutan terakhir yang disampaikan kelompok tersebut.

Cipayung Plus DKI Jakarta menyatakan menolak politik yang mereka nilai lebih mengutamakan kepentingan elite. Mereka mendesak negara hadir untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, demokrasi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. (*)