JAKARTA, LEGIO.ID — Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan meminta pemerintah memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan dalam mendeteksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling cepat mengetahui munculnya titik api.
“Kalau kebakaran hutan itu sebetulnya ada satu yang luar biasa, yang tidak dibiayai negara, yaitu Masyarakat Peduli Api (MPA). Jadi mereka itu biasanya dari desa-desa yang berbatasan dengan hutan,” ujar Herry saat meninjau tempat pemeriksaan Karantina, Multi Terminal Indonesia Common Area (MTI CA), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/10/2026).
Herry mengatakan MPA selama ini berperan menyampaikan informasi awal ketika menemukan indikasi kebakaran. Namun, kontribusi tersebut belum ditopang fasilitas yang memadai. Sejumlah anggota MPA bahkan kesulitan berkomunikasi maupun mendatangi lokasi kebakaran karena tidak memiliki perlengkapan keselamatan dasar.
“Masalahnya, karena mereka orang awam, enggak punya peralatan apa pun. Misalkan yang paling penting, ada satu kebakaran, dia mau kontak teman-temannya sedesa juga susah. Ketika ada kebakaran, dia mau ke tempat itu enggak punya sepatu yang aman, enggak punya helm atau apa,” katanya.
Karena itu, Herry mendorong Kementerian Kehutanan memberikan dukungan nyata kepada kelompok MPA, mulai dari perangkat komunikasi hingga perlengkapan keselamatan. Ia menilai penguatan tersebut penting karena para anggota MPA bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji dari negara.
“Ini sudah dibahas juga di Komisi IV, supaya pemerintah dalam hal ini kehutanan memperhatikan MPA, benar-benar memberdayakan MPA ini. Karena mereka enggak digaji, tapi mereka benar-benar menjaga hutan, dan informasi awal biasanya dari MPA,” tegasnya.
Menurut Herry, pemberdayaan MPA tidak berarti mengambil alih tugas Manggala Agni. Justru, kelompok masyarakat tersebut dapat menjadi mata dan telinga pertama di lapangan sebelum petugas resmi tiba di lokasi.
“Tanpa mengurangi kerja keras dari teman-teman Manggala, kita banyak punya pasukan itu, tapi jumlahnya sedikit. Nah, kalau MPA ini benar-benar masyarakat, mudah-mudahan ini bisa jadi center untuk perhatian penanggulangan, paling tidak informasi awal,” ujarnya.
Dorongan tersebut muncul ketika karhutla masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah. Data Kementerian Kehutanan hingga Minggu (4/10/2026) pukul 21.10 WIB menunjukkan terdapat 527 hotspot kategori high confidence secara nasional. Di enam provinsi prioritas, totalnya mencapai 225 titik. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara enam provinsi tersebut, yakni 116 titik, meningkat dari 96 titik sehari sebelumnya.
Kementerian Kehutanan menegaskan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan dari pemantauan satelit dan tidak otomatis berarti kejadian kebakaran atau menunjukkan luas lahan yang terbakar. Setiap indikasi tetap membutuhkan verifikasi lapangan atau ground check untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Di tengah kebutuhan respons cepat tersebut, penguatan MPA menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Pemerintah tetap membutuhkan Manggala Agni dan aparat terkait untuk penanganan teknis, tetapi jaringan masyarakat di sekitar hutan dapat memperpendek jarak antara munculnya api, informasi awal, dan tindakan di lapangan.
Herry juga mendorong agar program pemberdayaan MPA tidak berhenti pada bantuan peralatan. Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem deteksi dini yang terintegrasi sehingga laporan dari desa dapat segera diteruskan dan ditindaklanjuti sebelum api berkembang menjadi karhutla berskala besar.
Selain pencegahan, Herry menilai pemulihan kawasan hutan melalui penanaman kembali harus terus diperkuat. Ia menyebut pemerintah telah melakukan penanaman dalam skala besar setiap tahun dan berharap kegiatan tersebut dapat terus ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
“Sudah sangat galak penanaman di kehutanan itu, sudah jutaan setiap tahun itu. Dan mungkin memang kalau mau ditambah lagi, lebih bagus,” pungkasnya. (*) (AL/emedia.dpr.go.id/tim)
