70 Ribu Polhut Bukan Solusi Tunggal, Akademisi UPR: Karhutla Bisa Dicegah dengan Mata Digital

PALANGKA RAYA. LEGIO.ID —Rencana pemerintah menambah jumlah polisi hutan hingga 70.000 personel perlu diuji dari sisi efektivitas dan beban anggaran. Di tengah perkembangan satelit, kecerdasan buatan, drone dan sensor, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak harus bertumpu pada penambahan manusia di lapangan.

Akademisi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya (UPR), Rony Teguh, S.Kom., M.T., Ph.D., menawarkan pendekatan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat.

Rony merupakan lulusan doktoral Hokkaido University, Jepang. Penelitian doktornya berkaitan dengan sistem pemantauan kebakaran hutan gambut berbasis wireless sensor networks. Bidang keahliannya antara lain kecerdasan buatan, Internet of Things dan jaringan sensor nirkabel.

Menurut Rony, sistem peringatan dini karhutla dapat dibangun melalui dua metode yang saling mendukung.

“Untuk memonitoring dan sistem peringatan dini bahaya karhutla bisa menggunakan dua metode. Peran masyarakat per daerah dengan memanfaatkan teknologi HP dimana bisa mengirimkan titik lokasi dan gambar. Teknologi satelite, drone dan sensor,” kata Rony.

Menurut dia, wilayah yang luas dapat dibagi berdasarkan tingkat prioritas, terutama kawasan gambut dan non-gambut. Sistem pemantauan juga dapat dilengkapi sensor groundwater level atau muka air tanah serta ketinggian sungai.

“Teknologi yang efektif tersebut juga digabungkan dengan sensor pemantau groundwater level (muka air tanah) dan ketinggian sungai untuk mengetahui posisi ketinggian air,” ujarnya.

Pendekatan tersebut membuat teknologi tidak hanya bekerja ketika api sudah muncul. Kondisi lingkungan yang berpotensi memicu kebakaran dapat dipantau lebih awal.

Pandangan Rony sejalan dengan penelitian Profesor Riset BRIN Parwati. Dalam riset smart monitoring karhutla, teknologi satelit dan kecerdasan buatan digunakan untuk memantau kondisi hutan sekaligus memprediksi risiko kebakaran. Model peringatan dini yang dikembangkannya dilaporkan memiliki akurasi 90 persen.

“Teknologi satelit memiliki keunggulan dalam observasi spasial, temporal, dan spektral,” kata Parwati.

Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN M. Rokhis Khomarudin juga menyebut teknologi geoinformatika dapat digunakan untuk membangun peringatan dini. Indeks cuaca kebakaran dan potensi kekeringan dapat dipantau setiap hari untuk memprediksi risiko sebelum kebakaran terjadi.

Namun, teknologi tetap membutuhkan manusia untuk melakukan verifikasi dan tindakan di lapangan.

Justru di titik inilah rencana penambahan 70.000 Polhut perlu dipertanyakan. Jika satelit, AI, drone, sensor dan laporan masyarakat dapat menjadi sistem deteksi awal, maka penambahan personel seharusnya tidak menjadi satu-satunya jawaban.

Rony bahkan mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengesampingkan masyarakat dan masyarakat adat.

“Dengan adanya Polhut sebanyak 70.000 orang hal ini menyampingkan peran masyarakat dan adat untuk menjaga hutannya dalam memproduksi oksigen dan pencagaan terhadap keanekaragaman hayati,” katanya.

Menurut Rony, masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam pencegahan karhutla dan mendapat dukungan kebijakan serta pendanaan pemerintah.

“Peran masyarakat lah yang utama untuk menjaga, memelihara dan sebagai indikator utama dalam pencegahan terhadap bencana non alami seperti kebakaran hutan,” ujarnya.

Model yang ditawarkan sederhana: masyarakat melaporkan indikasi awal melalui telepon seluler, satelit dan sensor membaca kondisi wilayah, AI mengolah risiko, drone melakukan verifikasi, kemudian petugas bergerak ke lokasi yang telah ditentukan.

Dengan sistem tersebut, Polhut tetap dibutuhkan, tetapi bekerja sebagai kekuatan respons, bukan menjadi satu-satunya mata negara.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar berapa banyak Polhut yang akan direkrut.

Yang lebih penting adalah berapa cepat negara mengetahui ancaman, memverifikasi laporan dan mengirimkan petugas sebelum api berkembang.

Jika teknologi mampu memantau wilayah luas selama 24 jam dan masyarakat dapat menjadi sensor pertama, pemerintah perlu menghitung kembali apakah penambahan puluhan ribu personel merupakan investasi paling efektif.

Menjaga hutan tidak selalu membutuhkan lebih banyak orang. Bisa jadi yang lebih dibutuhkan adalah lebih banyak mata—sebagian manusia, sebagian digital—yang bekerja dalam satu sistem. (*)