Prabowo perintahkan pendidikan gratis sejak TK pada 2027

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah menyiapkan langkah untuk memperluas layanan pendidikan gratis hingga jenjang Taman Kanak-kanak (TK).

Mulai tahun 2027, murid TK negeri dari keluarga tidak mampu, akan mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450 ribu per tahun, sebagai bagian dari penguatan akses pendidikan sejak usia dini.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai pendidikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026. Dalam rapat itu, pemerintah membahas langkah memperkuat layanan pendidikan gratis di sekolah negeri, termasuk memperluas dukungan hingga jenjang TK.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah diminta menyiapkan skema serta kebutuhan anggaran, agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara bertahap dan terarah.

Penguatan pendidikan gratis akan dilakukan melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Pemerintah menyebut dana BOS digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan di sekolah, sementara PIP diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu,” kata dia.

Dalam kebijakan terbaru, dukungan tersebut diperluas ke jenjang TK, sejalan dengan rencana pemerintah memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang memasukkan pendidikan prasekolah sebagai bagian dari skema pendidikan nasional. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah perluasan penerima PIP untuk murid TK.

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa TK yang sebelumnya belum memperoleh PIP akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun mulai 2027, dengan tahap awal menyasar TK negeri dan keluarga yang memenuhi kriteria penerima.

Pemerintah mencatat sekitar 23 persen TK di Indonesia berstatus negeri, sedangkan jumlah pasti penerima PIP pada jenjang tersebut masih akan ditentukan melalui pendataan dan pengaturan teknis lebih lanjut.

“Kebijakan pendidikan gratis ini juga berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib belajar 13 tahun, yang dimulai dari jenjang TK,” ujarnya.

Selain bantuan bagi peserta didik, pemerintah membahas penggunaan dana pendidikan untuk mendukung kebutuhan sekolah dan tenaga pendidik.

Pemerintah juga menyampaikan rencana perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027, dengan tunjangan yang akan dibayarkan pemerintah pusat, sementara guru non-ASN juga mendapat kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara lebih luas, pemerintah menyatakan pendidikan gratis akan diarahkan untuk mencakup sekolah negeri mulai dari PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia. Pemerintah juga tengah mematangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri, sehingga kebijakan yang dibahas tidak hanya berfokus pada bantuan bagi siswa TK, tetapi menjadi bagian dari agenda perluasan akses pendidikan di berbagai jenjang.

“Penerapan pendidikan gratis sejak TK masih membutuhkan penyusunan teknis, pendataan penerima dan pengaturan anggaran,” kata Teddy.

Untuk 2027, pemerintah menyiapkan perluasan PIP bagi murid TK negeri dari keluarga tidak mampu dengan bantuan Rp450 ribu per tahun, sementara mekanisme pelaksanaan dan jumlah penerima akan diumumkan lebih lanjut.

SUMBER :AI/Suara Gunung/Ollis