BGN perluas MBG ke wilayah 3T, 480 dapur mulai diaktifkan 2 Oktober
Dom
Posted On 30 September 2026
JAKARTA, LEGIO.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mulai diaktifkan secara bertahap pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan tersebut diprioritaskan untuk daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi serta wilayah yang kebutuhan layanan MBG-nya masih belum terpenuhi. Tahap awal diarahkan ke kawasan Indonesia Timur.
“Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,” kata Sudaryono, Rabu (30/9/2026).
Sebanyak 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 211 merupakan SPPG mitra mandiri, sementara 269 lainnya berada di wilayah terpencil.
Daerah sasaran mencakup Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Aktivasi tidak berarti seluruh dapur langsung memberikan layanan MBG secara penuh. BGN akan lebih dulu menempatkan kepala SPPG, mengaktifkan virtual account, serta menjalankan pelatihan bagi penjamah makanan. Jumlah penerima manfaat kemudian ditingkatkan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing dapur.
Sudaryono memperkirakan sejumlah dapur baru dapat beroperasi penuh sekitar tiga hingga empat minggu setelah proses aktivasi. BGN selanjutnya akan membuka dapur di wilayah lain secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan kesiapan layanan.
“Penentuan lokasi SPPG dilakukan berdasarkan sistem dan basis data lembaga. Prioritas juga diberikan kepada daerah yang masih memiliki sekolah yang belum memperoleh layanan MBG serta wilayah dengan kebutuhan gizi yang tinggi,” lanjutnya.
Perluasan ini menempatkan wilayah 3T sebagai salah satu titik penting dalam ekspansi MBG. Tantangannya bukan hanya menambah jumlah dapur, tetapi memastikan kesiapan tenaga, keamanan pangan, distribusi bahan, serta kemampuan layanan menjangkau penerima manfaat di daerah dengan akses geografis yang lebih sulit.
Di sisi lain, BGN telah mewajibkan SPPG melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan bahan pangan, barang dan jasa pendukung, dengan prioritas diberikan kepada pelaku usaha yang berada paling dekat dengan lokasi SPPG. (*) (AI/suarasurabaya.net/tim)
