Massa dayak dan mahasiswa desak evaluasi total karhutla Kalteng

PALANGKA RAYA, LEGIO.ID – Sejumlah organisasi masyarakat Dayak dan mahasiswa menggelar aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (15/10/2026), mendesak evaluasi total penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap.

Massa menuntut pemerintah memperkuat pencegahan dan pemadaman, membuka data penanganan karhutla kepada publik, serta memastikan perlindungan kesehatan masyarakat terdampak. Mereka juga mendesak evaluasi kebijakan agar penanganan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, massa meminta pemerintah menjamin ketersediaan layanan kesehatan, bantuan bagi warga terdampak, serta pemulihan aktivitas pendidikan dan ekonomi yang terganggu akibat asap. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran juga menjadi bagian penting dari tuntutan.

Dalam orasinya, massa juga mendesak Presiden RI memanggil kepala daerah di Kalteng, mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati, untuk mengambil tanggung jawab dalam penanganan karhutla di wilayah masing-masing.

Mereka meminta pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran yang memadai agar penanganan kebakaran tidak terkendala persoalan pembiayaan maupun saling lempar tanggung jawab antarpemerintah.

“Panggil betul-betul kepala daerah di Kalimantan Tengah ini, mulai gubernur, wali kota, bupati yang ada. Berikan tanggung jawab kepada mereka, suplai dengan anggaran, sehingga tidak ada saling lempar,” ujar seorang perwakilan massa dalam orasinya.

Massa turut menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Menurut mereka, dampak paparan asap dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga perlindungan kesehatan warga.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tidak menemui demonstran. Sekretaris Daerah Kalteng, Victoria Linae Aden, menjelaskan gubernur sedang melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah untuk memantau penanganan karhutla.

Massa menegaskan evaluasi harus menghasilkan tindakan nyata, bukan sebatas rapat dan pernyataan pejabat. Mereka menilai keselamatan warga dan hak atas udara bersih harus menjadi prioritas dalam penanganan krisis karhutla di Kalteng. (*)