Dari Rimbawan ke Politikus: Siapa Sebenarnya Menteri Kehutanan Indonesia?

JAKARTA.LEGIO.ID — Kursi Menteri Kehutanan Indonesia mengalami perubahan karakter dari masa ke masa. Jabatan ini pernah diisi birokrat yang tumbuh dari pendidikan dan pengalaman kehutanan, tetapi kemudian juga dipercayakan kepada figur berlatar pertanian, ekonomi, politik, pemerintahan hingga ilmu sosial.

Sejarah kelembagaannya pun tidak berjalan lurus. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mencatat Departemen Kehutanan dibentuk pada 1964. Setelah perubahan struktur pemerintahan, urusan kehutanan kembali berada di bawah Departemen Pertanian hingga Departemen Kehutanan berdiri kembali pada 1983.

Sejumlah menteri pada periode tersebut memiliki latar kuat di bidang kehutanan. Soedjarwo, misalnya, pernah memimpin Departemen Kehutanan pada 1964–1966 dan kembali menjadi Menteri Kehutanan pada 1983–1988. Dalam sejarah resmi Planologi Kehutanan, Sumahadi juga tercatat pernah menjadi Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan pada 1995–1997 sebelum menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada 1998.

Namun, pola itu kemudian berubah. Menteri Kehutanan berikutnya tidak seluruhnya berasal dari pendidikan kehutanan. Zulkifli Hasan, yang memimpin Kementerian Kehutanan pada 2009–2014, misalnya, berlatar pendidikan ekonomi dan manajemen.

Perubahan kelembagaan kembali terjadi pada 2014 ketika urusan kehutanan digabung dengan lingkungan hidup dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Struktur tersebut berakhir setelah pemerintah kembali membentuk Kementerian Kehutanan melalui Perpres Nomor 175 Tahun 2024. Peraturan itu menyebut Kementerian Kehutanan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, termasuk pemantapan kawasan hutan, konservasi, rehabilitasi, pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial serta perlindungan dan penegakan hukum.

Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjuk Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan. Profil resmi Kementerian Kehutanan mencatat Raja Juli menempuh pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 di University of Bradford, Inggris, dan S3 di University of Queensland, Australia. Sebelum menjadi menteri, ia pernah menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang pada 2022–2024 serta Plt. Wakil Kepala Otorita IKN pada 2024.

Profil resmi tersebut tidak mencantumkan pendidikan formal kehutanan.

Fakta itu menunjukkan bahwa latar belakang Menteri Kehutanan Indonesia telah berubah. Dari figur yang tumbuh dalam tradisi birokrasi kehutanan hingga politisi dan akademisi dengan latar keilmuan di luar kehutanan.(*)

Sumber : direktorat planalogi kehutanan dan tata lingkungan, kemenhut