GAPURA desak Pemkot Palangka Raya percepat antisipasi banjir dan buka transparansi dana Karhutla

PALANGKA RAYA, LEGIO.ID – Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (GAPURA) meminta Pemerintah Kota Palangka Raya mempercepat langkah antisipasi banjir sekaligus membuka transparansi pemanfaatan Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Wali Kota Palangka Raya, Selasa (3/11/2026). Pertemuan itu menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi musim hujan serta kejelasan penggunaan anggaran penanganan Karhutla.

GAPURA secara khusus menyoroti sejumlah kawasan rawan banjir, yakni Menteng, Tilung, Bukit Hindu, Bukit Tunggal, dan wilayah sekitar Bandara. Organisasi kepemudaan tersebut mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk mengatasi genangan, sedimentasi, serta saluran drainase yang tersumbat akibat perkembangan permukiman.

Menanggapi aspirasi itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan bahwa pemerintah telah memeriksa sejumlah titik rawan banjir dan menggelar koordinasi lintas pihak untuk menyiapkan penanganan. Pengerukan sedimentasi serta pembersihan saluran air juga mulai dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Bukit Hindu dan Tilung.

Persoalan drainase di Menteng dan Tilung turut menjadi perhatian. Pemerintah menghadapi kendala karena sejumlah bangunan rumah warga menghambat pembangunan saluran air. Penanganan jangka panjang, menurut penjelasan dalam audiensi, membutuhkan penataan kawasan cekungan dan jalur aliran air yang kini sebagian telah dipadati permukiman.

Fairid juga menyebut pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas selama lima tahun ke depan. Peningkatan pembangunan direncanakan mulai tahun mendatang dengan perhatian pada kawasan Menteng dan wilayah lain, termasuk Bukit Tunggal.

Selain persoalan banjir, GAPURA meminta penjelasan mengenai alokasi dan pemanfaatan dana Banpres untuk penanganan Karhutla. Pemerintah menjelaskan bahwa anggaran tersebut memiliki peruntukan khusus sehingga tidak dapat dialihkan untuk penanganan bencana lain, termasuk banjir.

Dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan penanganan Karhutla dan pemulihan pascakebakaran, termasuk aspek kesehatan masyarakat. Pemerintah juga menyampaikan bahwa informasi penyaluran Banpres telah dipublikasikan melalui media pers.

Dalam audiensi itu terungkap, alokasi dana Karhutla tahun ini sebesar Rp10 miliar. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar.

Pemerintah turut memaparkan rencana penataan bantaran sungai mulai tahun depan, dari kawasan Flamboyan hingga Puntun. Program reboisasi di lahan bekas kebakaran juga direncanakan melalui kolaborasi dengan organisasi kepemudaan, dengan dukungan anggaran pada tahun mendatang.

Ketua GAPURA, Aris, mengapresiasi keterbukaan Wali Kota dalam menerima aspirasi serta sejumlah langkah awal yang telah disampaikan pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar rencana tersebut tidak berhenti pada pembahasan dan harus diwujudkan melalui tindakan yang dirasakan masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah Wali Kota yang telah membuka ruang audiensi dan menyampaikan berbagai rencana penanganan banjir maupun pemulihan pasca-Karhutla. Namun, yang paling penting adalah bagaimana setiap rencana tersebut diwujudkan menjadi tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Aris.

Ia menegaskan, penyelesaian banjir tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan sedimentasi. Pemerintah perlu membenahi sistem drainase, memperhatikan tata ruang, serta mengawasi perkembangan permukiman agar tidak mengganggu jalur aliran air.

“Persoalan banjir merupakan persoalan masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Kami berharap langkah antisipasi dilakukan sebelum curah hujan semakin tinggi, bukan menunggu sampai masyarakat menjadi korban,” tegasnya.

Aris juga meminta pemerintah memastikan penggunaan dana Banpres dapat dipantau publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran disalurkan dan sejauh mana manfaatnya dalam penanganan Karhutla.

“Transparansi penggunaan Banpres harus terus dibuka kepada publik sehingga masyarakat mengetahui secara jelas ke mana anggaran tersebut disalurkan dan apa dampaknya,” tambahnya.

GAPURA menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemkot Palangka Raya, terutama dalam program reboisasi lahan bekas Karhutla dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Bagi GAPURA, audiensi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan upaya membangun komunikasi kritis dan konstruktif antara pemuda dan pemerintah. Organisasi ini menegaskan akan terus mengawal kebijakan serta program pemerintah agar pelaksanaannya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya. (*)