Harga pangan dan LPG 3 Kg jadi sorotan, Pemprov Kalteng perketat pengawasan

PALANGKA RAYA, LEGIO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pengendalian inflasi dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram. Langkah ini dilakukan untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan memastikan gas bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang digelar secara virtual, Senin (26/10/2026). Rapat diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta instansi vertikal dari Kantor Gubernur Kalteng.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan libur akhir tahun. Salah satu langkah yang didorong ialah operasi pasar bersama pemerintah daerah dan Perum Bulog.

“Desember perlu kita antisipasi sejak dini. Kami berharap pemerintah daerah bersama Bulog dapat melaksanakan operasi pasar secara bersama-sama,” ujar Tomsi.

Ia juga meminta pemerintah daerah turun langsung memeriksa harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras, cabai, dan daging ayam. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Yuas Elko menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika harga mulai naik.

“Pengendalian inflasi ini harus kita lakukan sepanjang waktu, bukan hanya satu tahun. Ini menyangkut kebutuhan yang dirasakan dan dinikmati bersama oleh masyarakat,” kata Yuas.

Dalam rapat tersebut, Yuas menyebut stok beras di Kalimantan Tengah berada di kisaran 12 ribu ton. Ia juga menyoroti inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 5,02 persen yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pemprov Kalteng terus menjalankan Gerakan Pangan Murah di berbagai kabupaten dan kota untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Program ini menjadi salah satu upaya menjaga daya beli di tengah tekanan harga pangan.

Selain bahan pokok, distribusi LPG 3 kg turut menjadi perhatian. Yuas menyebut antrean di sejumlah SPBU mulai berkurang, tetapi pengawasan penyaluran gas bersubsidi tetap harus diperkuat.

Ia meminta instansi terkait mengawasi jalur distribusi mulai dari agen hingga pangkalan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyaluran yang menyimpang dari aturan, termasuk penjualan kepada pengecer yang tidak semestinya.

“Bagaimana upaya kita mengendalikan distribusi ini perlu menjadi perhatian bersama. Agen dan pangkalan harus diawasi agar menjalankan ketentuan, sehingga distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Yuas.

Satgas Pangan Polda Kalimantan Tengah juga diharapkan berperan aktif dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai kewenangannya.

Pemprov Kalteng menilai koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi kunci menjaga pasokan serta kestabilan harga. Pengawasan akan terus diarahkan pada ketersediaan barang, pelaksanaan intervensi pasar, dan ketepatan distribusi barang bersubsidi.

Menjelang akhir tahun, langkah tersebut menjadi penting agar peningkatan kebutuhan masyarakat tidak memicu tekanan harga yang lebih besar dan bantuan subsidi tetap dinikmati kelompok yang berhak. (*) (AI/berbagai sumber)