Tuntut Karhutla jadi bencana nasional hingga soroti krisis air, Mahasiswa Tarakan Kepung DPRD

TARAKAN, LEGIO.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Tarakan (AMRT) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Tarakan, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan sekaligus menyoroti persoalan nasional hingga pelayanan publik di daerah setempat

Muammar Islamuddin selaku Koordinator Lapangan AMRT di Tarakan, Rabu (28/10/2026) menyatakan, aksi turun ke jalan yang juga hari memperingati Sumpah Pemuda ini dilakukan, karena pemerintah belum bekerja secara optimal dan sesuai harapan masyarakat.

“Kami tidak mungkin turun ke jalan kalau pemerintah bekerja dengan baik dan benar. Tuntutan ini kami layangkan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang berdampak langsung pada rakyat,” ujarnya.

Adapun enam tuntutan yang disampaikan AMRT saat aksi damai, satu poin bersifat nasional, yakni desakan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Tuntutan itu karena data Dinas Kehutanan Kaltara seperti dilaporkan RRI.co.id per September 2026, luas karhutla di provinsi ini telah mencapai 2.639,99 hektare, dengan Kabupaten Bulungan sebagai wilayah terparah.

Pada sektor pendidikan, aliansi mendesak peningkatan kuota dan pemerataan Beasiswa Kaltara Unggul. Muammar menyoroti penyusutan cakupan penerima yang sebelumnya menjangkau lebih dari 8.000 mahasiswa dari berbagai kampus, kini hanya terbatas pada tiga perguruan tinggi: Universitas Kaltara, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Terbuka. Efisiensi anggaran membuat program ini hanya menyasar kampus yang telah menjalin kerja sama resmi dengan Pemprov Kaltara.

Persoalan infrastruktur dan layanan dasar juga menjadi sorotan. Massa mendesak perbaikan Jalan Gajah Mada yang rusak dan digenangi air limbah berbau menyengat selama sekitar dua bulan terakhir.

Selain itu, krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah Tarakan akibat mengeringnya Embung Binalatung turut menjadi desakan utama. Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Kota Tarakan, produksi Perumda Tirta Alam Tarakan turun drastis dari kisaran 333–340 liter per detik menjadi 191 liter per detik, memaksa PDAM menerapkan distribusi bergilir.

Desakan keenam menyasar ketegasan terhadap pejabat yang dinilai tidak responsif. Massa meminta anggota DPRD Kota Tarakan mengawal dan meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat provinsi maupun pusat.

Menanggapi aksi tersebut, seperti dilansir Tribunkaltim.co, Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, menyatakan pihaknya menerima aspirasi mahasiswa dengan baik. “Alhamdulillah, malam hari ini demonya berjalan dengan lancar dan damai. Aksi adik-adik mahasiswa atau aspirasi adik-adik mahasiswa kami terima dengan baik,” ujarnya.

Yunus menyebut tiga dari enam tuntutan hampir terealisasi. Khusus persoalan air bersih, DPRD akan memanggil Direktur PDAM Tarakan, Iwan Setiawan, guna mendengarkan langsung keluhan mahasiswa. “Terkait air PDAM, kita akan mengundang Iwan Setiawan untuk mendengarkan aspirasi adik-adik,” katanya.

Terkait Beasiswa Kaltara Unggul yang merupakan kewenangan Pemprov Kaltara, DPRD Tarakan akan berkoordinasi dengan pihak provinsi. Sementara untuk Jalan Gajah Mada, Yunus menyatakan pengerjaan drainase sudah mulai berjalan dan akan dikoordinasikan target penyelesaiannya karena kewenangannya berada di pemerintah provinsi.

Di luar enam tuntutan utama, DPRD bersama Dinas Perhubungan sepakat mengevaluasi keberadaan polisi tidur di sejumlah titik. Beberapa titik yang dinilai tidak sesuai kebutuhan akan dicabut, termasuk yang berada di Jalan Ladang antara Kantor KPNL dan sekitar lampu merah.

*Berbagai Sumber/AI/OF.