Anggaran Dipangkas, Layanan Kesehatan Lapas Tarakan Tetap Jalan Lewat Kerja Sama Puskesmas
TARAKAN, LEGIO.ID — Di tengah keterbatasan anggaran yang memangkas berbagai pos belanja negara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan berupaya keras agar layanan kesehatan bagi 1.400 warga binaan tidak ikut lumpuh. Lapas menggandeng Puskesmas setempat untuk memastikan hak dasar warga binaan tetap terpenuhi.
Kepala Lapas Kelas II A Tarakan, Jupri, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa lagi mengandalkan anggaran internal untuk layanan kesehatan. Meski anggaran obat dan operasional dipangkas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, ia mencari celah agar pelayanan tetap berjalan maksimal.
“Obat aja dipangkas. Gimana coba? Ya memang begitu. Jadi selama ini bagaimana? Kita maksimalkan,” ujar Jupri dalam wawancara dengan Legio.id, Jumat (23/10/2026).
Untuk menambal kekosongan tersebut, Lapas Tarakan menjalin kerja sama resmi dengan fasilitas kesehatan primer. Jupri memastikan warga binaan yang sakit tidak dibiarkan tanpa penanganan medis yang layak.
“Upaya yang kita lakukan adalah mengajukan kerja sama dengan Puskesmas. Ada beberapa dokter yang kita kerjasamakan, dua dokter dan satu apoteker. Itu ada anggarannya,” katanya.
Berdasarkan pantauan jadwal operasional, tenaga medis dari Puskesmas tersebut datang secara berkala untuk melakukan pemeriksaan. Lapas juga memiliki satu orang perawat internal yang siap siaga.
“Dokternya datang ke sini seminggu dua kali. Untuk pemeriksaan kepada warga binaan. Kita obat ada juga walaupun memang dipangkas, hanya kita maksimalkan seperti itu,” ujar Jupri.
Ventilasi Kamar Dibongkar untuk Cegah Penyakit
Bukan hanya soal pengobatan, persoalan overkapasitas yang membuat kamar hunian sangat padat turut memicu masalah kesehatan lain, terutama sirkulasi udara. Jupri mengaku proaktif membongkar sekat kamar dan membuat lubang angin tambahan agar warga binaan tidak sesak.
“Kamar ini dibuat tingkat karena kalau enggak begitu enggak muat. Sedangkan kamarnya hanya di bawah saja terbuka, anginnya. Di atas itu panas dong. Saya bongkar, bikin angin-angin di situ,” jelasnya.
Jupri menegaskan, perbaikan ventilasi ini murni inisiatif pihaknya demi kenyamanan warga binaan, bukan merupakan temuan dari inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.
“Itu justru saya laporkan ke Ombudsman. Bukan temuan, tapi ini kebijakan saya untuk membongkar dan membuat angin-angin,” katanya.
Keterbatasan yang Tak Terhindarkan
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Jupri tidak menampik bahwa layanan di Lapas Tarakan masih jauh dari kata sempurna. Dengan rasio petugas yang minim, pelayanan kesehatan dan pembinaan sering kali terkendala teknis di lapangan.
“Kita maksimalkan. Walaupun ada kekurangan, tentunya pasti ada kekurangan lah. Namanya juga manusia kan tidak ada yang sempurna,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Lapas Tarakan masih mengandalkan kerja sama dengan Puskesmas dan memaksimalkan sisa anggaran yang ada. Legio.id masih berupaya mengonfirmasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada layanan dasar warga binaan ini.
Sumber: Red/OF











