232 SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Surya Desak Pemerataan MBG hingga Wilayah 3T

SIMALUNGUN, Legio.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan hal itu saat menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T di Desa Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Rabu (14/10/2026).

Peresmian tersebut merupakan bagian dari aktivasi SPPG secara serentak oleh BGN.

“Kami sampaikan bahwa Sumut berharap terus ada penambahan SPPG sampai ke daerah yang belum terjangkau BGN, membantu masyarakat, terutama anak sekolah,” kata Surya saat berdialog secara daring dengan Kepala BGN Sudaryono.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 232 SPPG diresmikan di Sumut. Dari jumlah tersebut, 59 SPPG berada di wilayah 3T yang tersebar di 27 kabupaten/kota.

Secara nasional, BGN mengumumkan aktivasi 980 SPPG tahap kedua di 16 provinsi yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sebelumnya, 480 SPPG telah diaktivasi di wilayah Indonesia bagian timur.

Surya mengatakan penambahan SPPG tidak hanya harus mengejar jumlah fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat di wilayah sulit dijangkau memperoleh layanan secara merata.

“Manfaat program ini diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, tanpa terkendala oleh lokasi tempat tinggal maupun kondisi geografis,” ujarnya.

Menurut Surya, kualitas pengelolaan, konsistensi pelayanan, dan keamanan pangan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan perluasan SPPG tahap kedua diarahkan ke wilayah 3T serta daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

“Kami mohon dukungan terus. Kita akan terus prioritaskan SPPG di wilayah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali,” kata Sudaryono.

Sudaryono juga meminta pemerintah daerah ikut melakukan pengawasan terhadap operasional SPPG. Jika ditemukan fasilitas, sanitasi, maupun pelayanan yang tidak memenuhi standar, pemerintah daerah diminta menyampaikan rekomendasi kepada BGN.

“Kalau fasilitas dan higienitas tidak sesuai, mohon rekomendasi disampaikan. Rekomendasi kepala daerah pasti menjadi acuan kami. Kami ingin kepala daerah terlibat dan keterlibatan perangkat daerah juga sangat diharapkan,” ujarnya.

Setelah peresmian, Surya meninjau langsung fasilitas SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin, termasuk ruang ompreng, ruang persiapan, dan ruang memasak.

Program MBG juga mendapat sambutan dari masyarakat. Nursiah Kurniati, salah seorang orangtua siswa, berharap program tersebut membuat anak-anak lebih bersemangat menyantap makanan di sekolah.

“Kalau di rumah anak-anak kan sudah makan. Kalau di sekolah makannya ramai kawan-kawannya, jadikan tambah selera makan,” tuturnya.

Perluasan SPPG menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas cakupan MBG. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan terhadap kualitas makanan, kebersihan fasilitas, keamanan pangan, serta ketepatan penerima manfaat, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.( diskominfo/PS)