Demokrat: Tujuh kali reshuffle Prabowo bukan langkah serampangan

JAKARTA, LEGIO.ID — Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih. Perubahan yang menjadi reshuffle ketujuh sejak Prabowo menjabat Presiden pada Oktober 2024 itu dinilai Partai Demokrat telah melalui pertimbangan yang matang.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, keputusan mengganti sejumlah pejabat merupakan bagian dari evaluasi terhadap kebutuhan pemerintahan. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi kabinet berdasarkan sektor yang membutuhkan percepatan.

“Reshuffle ini bagaimana tentu sudah diperhitungkan matang-matang oleh Bapak Presiden. Karena bagaimanapun beliau sebagai pimpinan tertinggi di kabinet bisa melihat seperti apa yang menjadi kebutuhan dari organisasi pemerintahan hari ini,” kata Herzaky, Sabtu (3/10/2026).

Ia menjelaskan, perubahan personel dapat dilakukan ketika Presiden melihat adanya kebutuhan untuk mempercepat kinerja di sektor tertentu. Pergantian tidak semata-mata menyangkut individu, tetapi juga dapat berkaitan dengan penataan struktur pemerintahan.

“Berangkat dari sektor-sektor mana yang perlu menjadi prioritas, yang perlu ada akselerasi. Dari situ kemudian beliau menilai apakah ini perlu ada perubahan-perubahan orang, me-replace, ada orang yang lebih tepat misalnya di suatu posisi,” ujarnya.

Herzaky juga menilai struktur organisasi pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan dalam reshuffle. Penataan posisi kementerian koordinator, kata dia, merupakan bagian dari upaya Presiden menyesuaikan organisasi pemerintahan dengan agenda yang hendak dijalankan.

“Dan kemudian beliau juga mungkin melihat bahwa perlu ada perubahan struktur organisasi. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat penting juga,” katanya.

Menurut Demokrat, ukuran utama dari perubahan kabinet tersebut berada pada hasil kerja. Herzaky mengatakan susunan baru diharapkan mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan masyarakat.

“Pola pikir beliau bagaimana memastikan bahwa rakyat itu bisa mendapatkan manfaat terbesar dari setiap program pemerintahan,” ucapnya.

Ia menyebut masuknya sejumlah teknokrat dalam jajaran pemerintahan juga dapat dipandang sebagai bagian dari kebutuhan untuk mempercepat pelaksanaan program.

“Ini membutuhkan sosok-sosok yang pas di masing-masing posisi tertinggi di kementerian. Sehingga misalnya kita lihat ada masuk teknokrat juga di dalamnya untuk mengakselerasi,” ujar Herzaky.

Reshuffle ketujuh tersebut mencakup 18 pejabat, mulai dari posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga hingga pimpinan lembaga negara. Di antaranya Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menko PMK, Dudung Abdurahman sebagai Menko Polkam, serta Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. Jenderal Suyudi Ario Seto juga dilantik sebagai Kapolri.

Dengan perubahan tersebut, Demokrat melihat reshuffle sebagai bagian dari komunikasi politik dan pemerintahan Prabowo untuk menekankan pentingnya kinerja serta hasil yang terukur.

“Nah, ini akhirnya bagi kami reshuffle ada satu sinyal yang positif, cara Presiden berkomunikasi kepada masyarakat, kepada publik, juga kepada dunia internasional, termasuk kepada dalam kabinetnya sendiri,” kata Herzaky. (*) (AL/news.detik.com/tim)