Jika Gibran mundur, Siapa penentu penggantinya? Ini mekanisme konstitusinya

JAKARTA, LEGIO.ID – Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri bukan sekadar persoalan keputusan politik, tetapi juga membuka konsekuensi ketatanegaraan yang mengharuskan pengisian jabatan Wakil Presiden mengikuti mekanisme konstitusi.

Persoalan ini menjadi penting di tengah polemik yang berkembang setelah Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Apabila keinginan tersebut benar-benar berujung pada pengunduran diri dan terjadi kekosongan jabatan, proses penentuan penggantinya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan Presiden.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden melalui Pasal 8 ayat (2). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, tetapi keputusan untuk memilih Wakil Presiden pengganti berada di tangan MPR.

Ketentuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kursi Wakil Presiden bukan jabatan yang dapat dialihkan atau diisi secara sepihak oleh Presiden. Ada proses konstitusional yang harus dilalui untuk menjaga legitimasi kepemimpinan nasional.

Perlu dipahami, pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan.

Di tengah berkembangnya desakan politik terhadap Gibran, terdapat dua mekanisme yang perlu dibedakan, yakni pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui proses pemakzulan.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui sebelum pemberhentian tersebut dapat diputuskan.

DPR terlebih dahulu harus mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan melalui sidang paripurna DPR untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Selanjutnya, MPR mengambil keputusan dalam sidang paripurna dengan memenuhi persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana ditentukan konstitusi.

Dengan demikian, desakan politik agar Gibran mundur, tidak otomatis menjadi keputusan pemberhentian. Demikian pula, penyampaian niat mengundurkan diri tidak sama dengan proses pemakzulan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

MPR memegang peran dalam pengisian jabatan

Dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden.

Ketentuan ini menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan apabila terjadi kekosongan jabatan di tengah masa pemerintahan.

Karena itu, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, perhatian tidak hanya tertuju pada sikap Prabowo, tetapi juga pada langkah kelembagaan yang harus dilakukan pemerintah dan MPR.

Hingga pernyataan Istana mengenai niat pengunduran diri Gibran disampaikan, belum ada pengumuman resmi bahwa masa jabatannya telah berakhir ataupun proses pemilihan Wakil Presiden pengganti telah dimulai.

Situasi tersebut membuat status pengunduran diri menjadi hal yang perlu terus dicermati. Sebab, pernyataan politik, keputusan pengunduran diri, dan proses pengisian jabatan merupakan tahapan yang berbeda.

Pada akhirnya, persoalan Gibran tidak hanya menyangkut masa depan karier politik seorang Wakil Presiden. Perkembangan ini juga menjadi perhatian terhadap bagaimana konstitusi bekerja ketika terjadi kekosongan jabatan dalam pemerintahan.

Di tengah tekanan politik dan polemik hukum yang berkembang, satu hal menjadi jelas: siapa pun yang menjabat Wakil Presiden harus tunduk pada mekanisme konstitusi, termasuk ketika jabatan tersebut harus ditinggalkan sebelum masa tugasnya berakhir.

*RED/Berbagai sumber/AI