Tekanan politik menguat, Gibran bicarakan niat mundur ke Prabowo

JAKARTA, LEGIO.ID – Di tengah tekanan politik yang menguat akibat polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama kurang lebih 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui, niat pengunduran diri Gibran berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), mengenai dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pernyataan tersebut menandai perkembangan baru dalam polemik yang sebelumnya lebih banyak bergulir melalui proses hukum dan perdebatan politik di parlemen. Kali ini, persoalan tersebut dibicarakan langsung oleh Gibran bersama Presiden yang menjadi pasangannya dalam pemerintahan.

Meski demikian, pemerintah belum menyatakan pengunduran diri Gibran telah diterima atau diproses secara resmi. Penyampaian niat tersebut juga belum mengubah status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurut dia, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” ujarnya.

Di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran diri, Gibran juga menyampaikan keinginannya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Ia meminta kesempatan untuk memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah hukum itu menjadi bagian penting dari persoalan yang dihadapi Gibran. Sebab, polemik dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 telah berkembang menjadi isu yang tidak hanya menyangkut administrasi pencalonan, tetapi juga akuntabilitas pejabat publik.

Perkembangan tersebut turut memicu respons di DPR. Sejumlah anggota parlemen mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan yang melibatkan Gibran. Usulan itu menambah dimensi politik terhadap persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses hukum.

Dengan demikian, pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung ketika tekanan politik dan proses hukum berjalan beriringan. Di satu sisi, Gibran menyampaikan niat untuk mundur, sedangkan di sisi lain ia masih ingin memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Belum adanya keputusan resmi mengenai pengunduran diri membuat perkembangan selanjutnya masih menjadi perhatian. Sikap Presiden, langkah hukum Gibran, serta tindak lanjut DPR terhadap usulan HMP akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah penyelesaian polemik tersebut.

Untuk saat ini, Istana baru mengonfirmasi penyampaian niat pengunduran diri, bukan keputusan resmi berakhirnya jabatan Wakil Presiden.

*Berbagai Sumber/AI/E1.