Komitmen hadapi pandemi di masa depan diperbaharui para pemimpin dunia

Para pemimpin negara yang menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memperbarui komitmen dalam meningkatkan kesiapan dunia menghadapi pandemi di masa depan.

Mereka menekankan pentingnya investasi dan tindakan berkelanjutan yang lebih adil dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPPR).

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti dikutip dari website World Health Organizatin mengatakan, dunia masih membutuhkan tindakan dan investasi berkelanjutan. Sebab menurut WHO, pandemi COVID-19 berkaitan dengan lebih dari 20 juta kematian berlebih pada 2020–2023 dan menyebabkan kerugian lebih dari US$10 triliun terhadap perekonomian global.

Tedros mengatakan

“pandemi COVID-19 telah memperlihatkan kelemahan dalam sistem keamanan kesehatan global,” kata Tedros.

Untuk itu, lanjut dia, komitmen baru dari para pemimpin negara yang telah diperbaharui ini mencakup tindakan konkret dan mendesak diperkuat kapasitas lokal dan nasional, membangun sistem kesehatan yang tangguh, serta memperluas akses yang adil terhadap produk dan sumber daya kesehatan.

Negara-negara juga menekankan pentingnya menyelesaikan negosiasi mengenai Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS), sebagai bagian dari WHO Pandemic Agreement.

“Sistem ini ditujukan untuk memungkinkan pertukaran patogen yang memiliki potensi pandemi secara tepat waktu, serta memastikan manfaat dari penggunaannya dapat mendukung pengembangan dan pembagian vaksin, obat, serta alat diagnostik secara adil,” kata Tedros.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed mengatakan PABS penting untuk mewujudkan potensi penuh WHO Pandemic Agreement. Lampiran mengenai sistem tersebut diharapkan dapat diadopsi dalam World Health Assembly pada Mei 2027.

“Jadi, negara-negara anggota dapat mulai mempertimbangkan ratifikasi kesepakatan tersebut di tingkat nasional,” kata Amina.

Majelis Umum PBB pada 25 September 2026 menggelar Pertemuan Tingkat Tinggi kedua mengenai PPPR, setelah pertemuan pertama pada 2023 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 dan kesenjangan dalam keamanan kesehatan global. Negara-negara menegaskan bahwa kesiapsiagaan pandemi bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintahan, masyarakat, komunitas, dan berbagai sektor.

Para pemimpin kemudian menegaskan bahwa pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi harus menjadi prioritas politik jangka panjang, bukan hanya mendapat perhatian ketika krisis terjadi. WHO menilai perlindungan dunia dari pandemi berikutnya membutuhkan kepemimpinan politik, kerja sama internasional, serta investasi berkelanjutan untuk memperkuat sistem kesehatan dan kesiapsiagaan global.

Sumber: WHO/AI/J.M