Listrik Karimun Tak Kunjung Stabil, Pemkab Soroti Dampaknya terhadap FTZ

RIAU. LEGIO.ID — Keandalan listrik masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, terutama karena kebutuhan energi yang terus meningkat seiring status daerah tersebut sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ).

Persoalan itu kembali dibahas Pemerintah Kabupaten Karimun bersama PT PLN UID Riau dan Kepulauan Riau (RKR) dalam pertemuan di Kantor UID RKR Pekanbaru. Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole meminta PLN menyiapkan penyelesaian jangka pendek hingga jangka panjang, menyusul persoalan kelistrikan yang menurutnya telah berlangsung cukup lama.

“Tujuan kami memastikan keandalan daya listrik di Kabupaten Karimun, termasuk pasca-blackout pada 20 Juli 2026. Kami ingin mencari solusi jangka pendek, menengah dan panjang karena persoalan ini bukan baru terjadi tahun ini,” kata Rocky.

Menurut Rocky, persoalan listrik tidak hanya menyangkut kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berkaitan langsung dengan iklim investasi di kawasan FTZ Karimun.

Ia menyoroti belum beroperasinya PT Soma Daya Utama (SDU), meski sebelumnya perusahaan tersebut menyatakan kesiapan untuk beroperasi dan mendistribusikan listrik.

“Pada 6 Mei 2025, saya bersama Pak Bupati melakukan inspeksi ke PT SDU. Saat itu manajemen menyampaikan progres sudah 98 persen dan ditargetkan 100 persen pada September 2025. Namun sampai Oktober 2026 belum juga beroperasi,” ujarnya.

Rocky menilai kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena wilayah usaha kelistrikan PT SDU berada di kawasan FTZ.

“Bagaimana FTZ bisa diminati kalau listriknya tidak tersedia secara andal? Ini berbanding terbalik dengan semangat menjadikan Karimun sebagai kawasan investasi,” katanya.

Persoalan serupa juga terjadi di sejumlah pulau. Salah satunya Pulau Belat, yang masih bergantung pada pembangkit listrik dengan kapasitas dan kondisi yang menurut pemerintah daerah membutuhkan perhatian.

Rocky menyebut masyarakat Pulau Belat mengusulkan agar pembangkit di Desa Tebias dapat diinterkoneksikan untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik Desa Sungai Asam. Skema itu dinilai dapat membagi beban pembangkit yang selama ini melayani empat desa di Pulau Belat.

“Pembangkit di Pulau Belat juga perlu diremajakan. Beberapa waktu lalu terjadi kerusakan yang menyebabkan pemadaman total. Saat ini sudah berfungsi, tetapi belum maksimal,” katanya.

Kepala Bidang ESDM Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan ESDM Kabupaten Karimun, Vandarones Purba, mengatakan pembahasan dengan PLN merupakan bagian dari rangkaian upaya pemerintah daerah mencari solusi permanen atas persoalan kelistrikan.

Salah satu rencana yang disiapkan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 16 MWp melalui kerja sama Pemkab Karimun dengan PT ODC Energy dengan skema Independent Power Producer (IPP).

“Pemda Karimun melalui BUMD akan membangun PLTS bersama PT ODC Energy sebesar 16 MWp dengan pola IPP ke PLN. Jadi pertemuan ini merupakan bagian dari upaya mengawal agar persoalan keandalan listrik di Karimun dapat diselesaikan secara permanen,” ujar Vandarones.

Dari sisi PLN, General Manager PLN UID RKR Didik Wicaksono menyatakan sejumlah langkah disiapkan untuk menutup kebutuhan listrik Karimun dalam jangka pendek, sekaligus membangun kapasitas baru untuk kebutuhan jangka panjang.

“Untuk jangka pendek kami telah menyewa mesin pembangkit sebesar 6 MW dan berencana melakukan kerja sama wilayah usaha dengan PT SDU sebesar 10 MW,” kata Didik.

PLN, lanjutnya, juga membuka peluang kerja sama pembangunan PLTS 16 MWp bersama Pemkab Karimun dan PT ODC Energy. Kebutuhan listrik Karimun Besar diperkirakan terus meningkat hingga sekitar 70 MW.

“Ke depan kami membutuhkan sekitar 70 MW di Pulau Karimun Besar. Jika kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui mitra, PLTD yang ada di Karimun Besar bisa didistribusikan ke pulau-pulau lainnya,” ujarnya.

Untuk usulan interkoneksi pembangkit Desa Tebias dengan Desa Sungai Asam, PLN akan melakukan survei untuk menentukan jalur yang memungkinkan.

“Kami akan segera melakukan survei lapangan untuk mencari jalur terdekat. Sedangkan mengenai mesin pembangkit yang belum sampai, akan kami koordinasikan agar segera terealisasi,” kata Didik.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang ESDM Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan ESDM Kabupaten Karimun Vandarones Purba serta anggota DPRD Karimun dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Muhammad Firdaus.(*)