Mandat Bahlil Bertambah, Pekerjaan Rumah Energi Kalimantan Belum Tuntas

PALANGKA RAYA, LEGIO.ID — Mandat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertambah setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kamis (1/10/2026). Bahlil tetap merangkap sebagai Menteri ESDM. Pemerintah menyebut penyatuan koordinasi tersebut ditujukan untuk memperkuat hilirisasi sekaligus ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Namun, tambahan mandat itu datang ketika sejumlah persoalan energi di Kalimantan belum sepenuhnya tuntas. Sepanjang 2026, masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan menghadapi gangguan listrik, sementara pada September antrean BBM terjadi di sejumlah SPBU Kalimantan Tengah.

Di Kalimantan Selatan, Ombudsman menerima laporan masyarakat mengenai pemadaman yang disebut terjadi hampir setiap hari sejak Juni, dengan durasi sekitar empat hingga lima jam. Ombudsman juga menyebut sebagian pemadaman berlangsung tanpa pemberitahuan atau informasi yang tidak akurat.

Persoalan serupa kembali muncul di Kalimantan Tengah pada September. PLN menyebut gangguan sejumlah pembangkit membuat kemampuan pasokan listrik belum optimal. Empat pembangkit yang disebut bermasalah antara lain PLTU Cahaya Fajar Kaltim, PLTU Kaltim Prima Coal, PLTU Teluk Balikpapan dan PLTMG Bangkanai. PLN menargetkan pembangkit yang diperbaiki dapat kembali beroperasi secara bertahap pada pekan ketiga hingga keempat September.

Bahlil pada 16 September mengatakan persoalan listrik di Kalteng berkaitan dengan perbaikan pembangkit.

“Memang sore ini kami ada ratas (rapat terbatas) menyangkut dengan PLN,” ujar Bahlil.

Pada hari yang sama, Bahlil menegaskan gangguan listrik di Kalimantan bukan akibat kekurangan pasokan batu bara.

“Lampu mati di Kalimantan sama di Sulawesi itu enggak ada urusannya sama RKAB. Di sana memang adalah PLTA, El Nino, kemudian airnya rendah. Kontribusi dari 400 megawatt (MW) tinggal 200–250 MW, jadi terjadi kekurangan di sana,” kata Bahlil.

Di sektor BBM, antrean panjang juga terjadi di sejumlah SPBU Palangka Raya pada September. Pertamina menyatakan stok Pertalite aman dan mencukupi, tetapi distribusinya menghadapi tekanan akibat peningkatan permintaan, kemarau dan karhutla. Pertamina kemudian memperkuat pasokan melalui Fuel Terminal Pulang Pisau, Sampit dan Banjarmasin.

“Peralihan tersebut membuat permintaan Pertalite meningkat dalam waktu relatif cepat. Kondisi itu kemudian ikut memberikan tekanan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun.

Sales Area Manager Pertamina Kalteng Donny Prasetya sebelumnya menjelaskan, “Saat ini karena faktor kemarau dan karhutla menjadi salah satu faktor adanya keterlambatan pengiriman ke SPBU.”

Antrean tersebut bahkan menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika melihat antrean kendaraan mengular di SPBU Jalan Tjilik Riwut Km 12, Palangka Raya, 10 September. “Pak, kalau ada kelangkaan-kelangkaan, lapor kami ya, Pak,” kata Gibran kepada petugas SPBU.

Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong kemudian meminta Pertamina memastikan pasokan sesuai kebutuhan masyarakat. “Saya kira dari pihak Pertamina agar masalah ini menjadi perhatian serius, suplainya ke Kalteng harus memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalteng,” ujarnya.

Kini, dengan mandat baru sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap memimpin Kementerian ESDM, ruang koordinasi Bahlil menjadi lebih luas. Kementerian ESDM menyebut penugasan tersebut diarahkan agar hilirisasi dan transisi energi tidak lagi berjalan parsial, melainkan “komprehensif, terukur”.

Bagi Kalimantan, tantangannya kemudian bukan sekadar seberapa besar sumber daya energi yang dimiliki atau seberapa luas agenda hilirisasi dibangun, tetapi seberapa jauh kebijakan tersebut menjamin pelayanan energi yang andal.

Sebab bagi masyarakat, ukuran ketahanan energi jauh lebih sederhana: listrik menyala ketika dibutuhkan dan BBM tersedia ketika diperlukan.

Dengan mandat Bahlil yang kini bertambah, pekerjaan rumah itu kembali berada di depan mata: memastikan persoalan pembangkit, keandalan sistem listrik dan distribusi BBM tidak terus berulang dan menjadi beban masyarakat.