Stok beras 4,8 juta ton, DPR pastikan pasokan aman tanpa impor

JAKARTA, LEGIO.ID — Ketersediaan beras nasional dipastikan masih aman di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyebut cadangan beras yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 4,8 juta ton, sementara pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, terpantau lancar dan harga relatif stabil.

Kepastian itu disampaikan Titiek setelah meninjau langsung PIBC bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Jumat (2/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, mereka memeriksa sejumlah kios sekaligus berdialog dengan pedagang mengenai asal pasokan, ketersediaan stok, kualitas, dan harga beras.

“Kami hadir di sini untuk memastikan stok beras cukup, ada, aman, dan harganya juga stabil serta terjaga untuk masyarakat,” kata Titiek.

Dari hasil pemantauan, pasokan beras ke PIBC disebut terus mengalir dari sejumlah sentra produksi, terutama Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kondisi tersebut membuat ketersediaan di tingkat pedagang tetap terjaga dan harga tidak menunjukkan gejolak berarti.

Titiek juga menyoroti perubahan penting dalam pemenuhan kebutuhan beras nasional. Menurutnya, pasokan yang beredar di PIBC saat ini berasal dari produksi dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Yang penting kita ini tidak impor lagi. Semuanya sudah diproduksi dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Titiek, besarnya cadangan beras menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas harga. Ketika stok tersedia dalam jumlah memadai, ruang terjadinya gejolak harga dapat ditekan sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga terjangkau.

Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan pangan tidak berhenti pada jumlah stok. Distribusi dari sentra produksi hingga konsumen menjadi mata rantai yang harus dijaga agar beras tidak hanya tersedia di gudang, tetapi benar-benar sampai ke pasar dan masyarakat.

“Kita memastikan beras ini didistribusikan dari produsen dan juga dari Bulog ke pasar itu secara efektif dan efisien,” kata Titiek.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kondisi pasokan di pasar menunjukkan bahwa pemerintah bersama pelaku usaha swasta mampu memenuhi kebutuhan beras nasional. Bulog sendiri menyalurkan sekitar 507 hingga 600 ton beras premium per hari ke jaringan ritel di seluruh Indonesia.

Rizal menjelaskan, kontribusi Bulog baru mencakup sebagian kebutuhan beras premium nasional. Sekitar 90 persen kebutuhan lainnya masih dipenuhi pelaku usaha swasta, sehingga kesinambungan pasokan juga bergantung pada kelancaran aktivitas penggilingan, perdagangan, dan distribusi swasta.

Bulog juga menyiapkan penyaluran sekitar 1 juta ton beras SPHP hingga Maret 2027 serta sekitar 1 juta ton beras bantuan pangan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Gambaran tersebut diperkuat oleh data produksi nasional. Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi Januari-Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling, sedangkan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat mencapai 25,29 juta ton.

Dengan stok nasional yang besar, produksi domestik yang meningkat dan pasokan pasar yang relatif lancar, pemerintah dan DPR kini menghadapi tantangan berikutnya memastikan beras yang tersedia dalam jumlah besar tetap terdistribusi merata dan harganya terjangkau hingga ke konsumen di daerah. (*) (AI/emedia.dpr.go.id/tim)