Pemerintah belum tetapkan Karhutla sebagai bencana nasional, Kalteng jadi prioritas penanganan

JAKARTA, LEGIO.ID — Pemerintah belum berencana menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran melalui upaya nasional.

“Belum, kita masih mampu menangani,” kata Dudung seusai mengikuti rapat penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Dudung, pemerintah masih memprioritaskan pengerahan sumber daya dalam negeri. Dalam rapat tersebut, kemungkinan menerima bantuan internasional juga belum dibahas secara khusus.

Pernyataan itu muncul ketika karhutla masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah, terutama di Sumatra dan Kalimantan, dengan dampak yang meluas terhadap lingkungan serta kualitas udara.

Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla. Pemerintah secara khusus menyoroti kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang perlu dilindungi karena menjadi habitat berbagai satwa liar.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat bersama Presiden, terdapat enam provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan karhutla, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

Dudung menjelaskan, operasi pemadaman melalui udara telah dilaksanakan. Namun, asap yang terlalu tebal menyulitkan penanganan dari udara sehingga operasi darat lebih banyak diandalkan di sejumlah lokasi.

Kondisi tersebut menuntut koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, dan masyarakat untuk menekan penyebaran api serta mencegah kerusakan kawasan yang dilindungi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan di Kalimantan. Dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 18 September 2026, Prabowo menyambut positif dukungan tersebut.

Malaysia menawarkan pengerahan satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel pemadam kebakaran. Prabowo juga menyebut Jepang dan sejumlah negara lain telah menawarkan dukungan untuk menghadapi karhutla.

Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa penerimaan bantuan internasional belum menjadi pembahasan dalam rapat pada 12 Oktober.

“Belum, (bantuan dari negara lain) tadi belum dibahas,” ujarnya.

Prabowo sebelumnya menyatakan ingin menyusun langkah pencegahan menyeluruh agar kebakaran hutan tidak terus berulang setiap beberapa tahun. Menurutnya, dampak karhutla dapat melintasi batas negara sehingga penanganannya menjadi kepentingan bersama.

Keputusan pemerintah untuk belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional menempatkan efektivitas penanganan di lapangan sebagai perhatian utama. Kemampuan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah personel atau operasi pemadaman, tetapi juga dari kecepatan pengendalian api, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kebakaran berulang.

Bagi Kalimantan Tengah, perlindungan kawasan hutan dan habitat satwa, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting, menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan penanganan asap dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat berjalan seiring dengan pemadaman.(*) (AI/berbagai sumber)