Titik panas Karhutla melonjak, Kalteng tertinggi di enam provinsi prioritas

JAKARTA, LEGIO.ID — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) setelah jumlah titik panas atau hotspot meningkat menjadi 122 titik. Angka tersebut tertinggi di antara enam provinsi prioritas pengendalian karhutla berdasarkan pemantauan hingga Jumat (9/10/2026) pukul 21.00 WIB.

Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kemenhut menunjukkan, jumlah hotspot di Kalteng naik dari 86 titik pada hari sebelumnya. Secara nasional, terdeteksi 437 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, meningkat 50 titik dibandingkan Kamis (8/10/2026) yang mencatat 387 titik.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan peningkatan tersebut menjadi perhatian pemerintah. Pemantauan intensif dan pemeriksaan langsung di lapangan terus diperkuat untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Selain Kalteng, Sumatera Selatan mencatat 107 titik panas, turun dari 130 titik. Jambi meningkat dari tiga menjadi 15 titik, sedangkan Kalimantan Barat naik dari 12 menjadi 13 titik. Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari 37 menjadi 13 titik, sementara Riau tidak mencatat hotspot.

“Sebaliknya, jumlah hotspot di Kalimantan Selatan turun dari 37 menjadi 13 titik. Adapun Riau tidak mencatat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, sama seperti hari sebelumnya,” Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas mencatat 270 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, relatif stabil dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 268 titik.

Kemenhut menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit, bukan jumlah pasti kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar. Karena itu, setiap indikasi harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan atau ground check sebelum petugas menentukan langkah penanganan.

Pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Pemerintah juga menyiagakan 61 armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk pemadaman melalui water bombing atau pengeboman air.

Di darat, petugas melakukan patroli, pemeriksaan titik panas, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, hingga pendinginan. Kawasan gambut menjadi perhatian khusus karena bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan meskipun api tidak lagi terlihat.

“Kawasan gambut menjadi salah satu perhatian utama karena api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah. Proses pembasahan dan pendinginan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bara tidak kembali memicu kebakaran,” katanya

Di sejumlah wilayah Kalimantan dan Papua, kondisi kualitas udara juga masih perlu diwaspadai. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi, mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar.

Selain menangani kebakaran, Kemenhut melaporkan sedikitnya 272 individu satwa di Kalimantan telah mendapatkan penanganan melalui penyelamatan, evakuasi, translokasi, rehabilitasi, atau penggiringan menuju habitat yang lebih aman.

Dari jumlah tersebut, 48 individu berasal dari Kalimantan Tengah. Penanganan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta pihak terkait.

Masyarakat yang menemukan satwa liar terdampak kebakaran, terluka, atau masuk ke permukiman diminta tidak melakukan evakuasi sendiri. Warga sebaiknya menjaga jarak dan segera melaporkan temuan kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.

Kemenhut juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Peningkatan hotspot di Kalteng menunjukkan bahwa kewaspadaan, deteksi dini, pemeriksaan lapangan, dan respons cepat tetap diperlukan untuk menekan risiko karhutla. (*) (AI/berbagai sumber)