Bobby Nasution Siapkan Terobosan Pembiayaan Infrastruktur Nelayan Nias Selatan

GUNUNGSITOLI, LEGIO.ID — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pembiayaan di luar APBD untuk membangun fasilitas perikanan di Nias Selatan setelah usulan tambahan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut mencapai Rp229 miliar di tengah penyesuaian fiskal daerah.

Bobby menyampaikan rencana itu saat menerima kelompok nelayan, pembudidaya, dan Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di kediaman sementara Gubernur di Kota Gunungsitoli, Jumat (30/10/2026). Ia menilai keterbatasan APBD tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat pesisir.

“Kalau anggaran kita disesuaikan, harus ada ide kreatif. Jangan kalau uangnya dipotong, berarti kerjanya dipotong. Kita dorong pembangunan fasilitas bisa bekerja sama dengan pihak swasta,” kata Bobby.

Skema yang ditawarkan antara lain melibatkan perbankan dan swasta untuk membiayai pembangunan pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI), hingga penyediaan kapal. Pemerintah, kata Bobby, dapat mengambil peran melalui dukungan pembiayaan tertentu, termasuk kemungkinan subsidi bunga.

“Misalnya pembuatan pabrik es, tidak semuanya harus pakai APBD. Bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dikelola kelompok nelayan. Yang ditanggung pemerintah mungkin bunganya, sehingga usaha pabrik es betul-betul berjalan secara optimal,” ujarnya.

Namun, skema tersebut belum menjadi pembiayaan yang telah berjalan. Pemerintah provinsi masih meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut bersama Pemkab Nias Selatan memetakan kebutuhan nelayan secara rinci sebelum menentukan prioritas program.

“Mulai dari alat tangkap, pasokan air bersih dan listrik, ketersediaan pabrik es hingga pasar,” kata Bobby.

Kebutuhan itu menjadi penting karena Nias Selatan memiliki basis ekonomi kelautan yang besar. Data BPS menunjukkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menghasilkan Rp2.300,19 miliar atas dasar harga konstan 2010 pada 2025.

Dokumen RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 juga mencatat wilayah tersebut memiliki 104 pulau, dengan 21 pulau berpenghuni, serta wilayah laut sekitar 4.450,405 kilometer persegi. Produksi perikanan daerah tercatat 8.743 ton pada 2022 dan 8.630 ton pada 2023.

Data tersebut menunjukkan besarnya basis ekonomi kelautan Nias Selatan sekaligus memperlihatkan pentingnya memastikan investasi infrastruktur benar-benar terhubung dengan produksi, distribusi, pengolahan, dan pasar.

Persoalan itu turut disampaikan Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia. Ia menyebut sebagian besar dari 7.116 nelayan di wilayah Telukdalam masih menggunakan sampan dayung untuk melaut.

“Sebagian besar dari 7.116 nelayan di wilayah Telukdalam masih melaut menggunakan sampan dayung,” ujar Sokhiatulö.

Keterbatasan akses pasar juga disebut menjadi hambatan serius. Sokhiatulö mengatakan sekitar 60 ton rumput laut tidak dipanen pada bulan sebelumnya karena tidak ada pembeli.

“Contohnya, sekitar 60 ton rumput laut tidak dipanen bulan lalu, karena tidak adanya pembeli,” katanya.

Masalah tersebut menunjukkan bahwa persoalan sektor perikanan Nias Selatan tidak berhenti pada ketersediaan alat tangkap dan infrastruktur. Kapasitas produksi tanpa kepastian pembeli berisiko membuat investasi fasilitas tidak memberikan dampak ekonomi maksimal kepada nelayan.

Bobby juga meminta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Telukdalam dan Pulau Telo tidak berhenti pada pembangunan fisik. Program tersebut, menurut dia, harus dilengkapi dengan program pendukung yang memastikan fasilitas dapat digunakan dan menghasilkan aktivitas ekonomi.

“Pembangunan satu program tidak bisa berdiri sendiri tanpa program penyangga. Cita-cita Bapak Presiden bukan hanya membangun fisiknya, tetapi nelayan benar-benar mendapatkan manfaatnya secara berkesinambungan,” kata Bobby.

Ia juga merespons keinginan masyarakat agar datang langsung ke Pulau Telo. Bobby menyatakan kunjungan tersebut perlu didahului kesiapan data dan program agar tidak berhenti sebagai agenda seremonial.

“Saya ke sana programnya harus jelas dulu. Supaya pas saya datang, kita tidak hanya bawa janji, tapi membawa program dan solusi nyata untuk nelayan,” ujarnya.

Dengan demikian, tantangan utama pemerintah bukan sekadar mencari sumber pembiayaan baru setelah APBD mengalami penyesuaian. Pemerintah juga harus memastikan setiap skema pembiayaan memiliki pengelola yang jelas, model usaha yang layak, pasar yang tersedia, serta mekanisme pengawasan agar fasilitas yang dibangun tidak berakhir menjadi aset tanpa aktivitas ekonomi.

Bagi Nias Selatan, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya bukan besarnya anggaran atau banyaknya fasilitas yang dibangun, melainkan apakah nelayan dapat meningkatkan produksi, memperoleh akses pasar, menekan biaya usaha, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.( Bps/Ai/PS)