Hari Pahlawan diwarnai gelombang demonstrasi, Mahasiswa desak evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA, LEGIO.ID – Peringatan Hari Pahlawan diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di sejumlah titik di Jakarta. Massa menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi pemerintahan Prabowo–Gibran, penolakan pemangkasan anggaran pendidikan, reformasi Polri, hingga desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,Selasa (10/11)

Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa yang tergabung dalam BEM Nusantara mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua tahun jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu tuntutan utama mereka adalah mengembalikan anggaran pendidikan agar tidak dialihkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami ingin anggaran pendidikan tidak dipotong untuk MBG, agar manfaatnya benar-benar untuk pendidikan,” kata Fathir, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Selain persoalan anggaran, demonstran juga menyoroti reformasi Polri, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta pemberantasan korupsi. Mereka menilai sejumlah persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Mahasiswa Universitas Krisna Dwipayana, Frisca, menyebut aksi tersebut juga berlangsung di tengah munculnya wacana Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden. Ia berharap dinamika tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo Subianto.

“Namun, jika Gibran mundur, saya harap Presiden Prabowo menjadikan itu sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.

Menjelang malam, situasi di sekitar lokasi demonstrasi sempat memanas setelah mahasiswa meminta polisi mengamankan seseorang yang diduga sebagai penyusup. Orang tersebut kemudian diketahui merupakan pelaku pencopetan.

Aksi di Medan Merdeka Selatan akhirnya berlangsung tertib dan ditutup dengan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan.

Namun, ketegangan kembali terjadi ketika peserta demonstrasi hendak meninggalkan lokasi. Sejumlah mahasiswa yang bergerak dari kawasan Tugu Tani menuju tempat masing-masing dihadang aparat di persimpangan Sarinah.

Polisi memblokade jalan menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan mengarahkan massa ke jalur Tanah Abang. Kondisi tersebut memicu keberatan mahasiswa yang merasa tidak melakukan tindakan anarkistis.

Aisyah Nabila, mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), mengatakan polisi sebelumnya memperbolehkan peserta aksi pulang melalui berbagai jalur. Namun, sebagian demonstran justru mengalami pencegatan di kawasan Harmoni.

“Kami mahasiswa yang tidak merusak fasilitas sama sekali. Kita hanya menyatakan tuntutan apa yang sedang terjadi di negara ini. Kami mau pulang. Sudah selesai demo,” tegasnya.

Setelah dilakukan negosiasi, polisi akhirnya membuka kembali blokade jalan. Sejumlah warga yang menyaksikan kejadian tersebut juga terlihat memberikan dukungan kepada mahasiswa yang hendak meninggalkan lokasi.

Sementara itu, demonstrasi di depan Gedung DPR RI membawa tuntutan yang lebih spesifik. Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Selamatkan Bangsa mendesak DPR mengambil langkah politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mereka meminta DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari upaya mendorong pemakzulan Gibran. Massa juga mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut secara terbuka pihak-pihak yang dinilai berperan dalam proses pencalonannya.

Natael Bremana, salah satu peserta aksi, menegaskan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan tuntutan utama mereka.

“Tidak ada cara lain, kami ingin DPR segera melaksanakan hak menyatakan pendapat, Gibran harus mundur atau dimundurkan,” kata Natael.

Di tengah demonstrasi tersebut, mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) turut menyampaikan aspirasi melalui aksi teatrikal. Mereka memilih pendekatan seni pertunjukan sebagai bentuk kritik terhadap situasi politik nasional.

Salah seorang mahasiswa meminta masyarakat menyaksikan dan memaknai pertunjukan tersebut tanpa memberikan wawancara.

“Silakan lihat aksi kami dan maknai, karena kami tidak bisa diwawancara hari ini,” ujarnya.

Rangkaian demonstrasi pada momentum Hari Pahlawan itu memperlihatkan beragam persoalan yang menjadi sorotan publik. Mulai dari kebijakan anggaran, reformasi institusi penegak hukum, pemberantasan korupsi, hingga tuntutan pertanggungjawaban politik terhadap pejabat negara. (*) (AI/berbagai sumber)