Polemik ijazah memanas, Gibran minta waktu kepada Prabowo untuk buktikan keabsahan dokumen

JAKARTA, LEGIO.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi polemik publik. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut. Prabowo disebut memberikan sejumlah saran terkait langkah yang perlu ditempuh untuk menghadapi polemik itu.

Menurut Prasetyo, Gibran meminta kesempatan membuktikan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

” Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo.

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam. Selain membicarakan polemik dokumen pendidikan, Gibran juga disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang.

Prasetyo menegaskan, pertemuan tersebut tidak bisa dimaknai sebagai penolakan Presiden terhadap niat pengunduran diri Gibran.

Permintaan Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.

Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.

MA juga menegaskan bahwa penyetaraan pendidikan harus didukung ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti kelulusan.

Putusan tersebut memperbesar sorotan terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Kini, permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN memunculkan persoalan hukum lanjutan. Publik menunggu penjelasan mengenai dasar dan mekanisme hukum yang masih dapat ditempuh setelah MA menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut. (*) (AI/berbagai sumber)