Kasus penyadapan Prabowo berujung pemecatan, Irjen Ahrie Sonta ajukan banding

JAKARTA,LEGIO.ID – Karier Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di ujung setelah Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Keputusan tersebut merupakan buntut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Hasil sidang disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta. Selain pemecatan, majelis etik menyatakan perilaku Ahrie sebagai perbuatan tercela.

“Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Johnny menjelaskan, pelanggaran terjadi ketika Ahrie menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik kepolisian untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Perbuatan tersebut dinilai melanggar ketentuan disiplin dan kode etik profesi kepolisian. Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Meski menerima sanksi pemecatan, Ahrie tidak tinggal diam. Ia menyatakan akan mengajukan banding atas putusan majelis etik tersebut.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir.

Johnny memastikan proses banding akan ditangani komisi pada tingkat yang lebih tinggi sesuai mekanisme yang berlaku.

Kasus ini tidak hanya menyeret Ahrie Sonta. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasarannya bukan hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa dasar permohonan penyidik, laporan polisi, maupun kepentingan penegakan hukum yang sah. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekaman hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Di tengah bergulirnya perkara tersebut, Polri menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh anggotanya.

Johnny menyatakan setiap personel wajib menjalankan tugas berdasarkan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi.

Putusan terhadap Ahrie menjadi langkah penegakan etik di internal Polri. Namun, proses hukum terhadap para tersangka lainnya masih menjadi perhatian dalam pengungkapan perkara yang menyeret sejumlah jenderal aktif tersebut. (*) (AI/berbagai sumber)