Lima Bulan Laporan Sengketa Lahan Long Daliq Tak Jelas, PT BDL Tetap Tanam Sawit dengan Pengawalan Polisi

KUBAR.LEGIO – Meski laporan sengketa lahan warga Long Daliq, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), telah berjalan lebih dari lima bulan di kepolisian, aktivitas penanaman kelapa sawit oleh PT Borneo Damai Lestari (BDL) di atas lahan yang disengketakan tetap berlangsung dengan pengawalan aparat bersenjata lengkap.

Kuasa hukum warga Long Daliq, Silvester Hengki Sanan, mempertanyakan lambannya penanganan laporan terhadap Daniel HI (DHI), yang diduga menjual lahan tersebut kepada PT BDL, sementara hingga kini belum ada kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara.

“Sudah lebih dari lima bulan, tetapi laporan kami belum menunjukkan kejelasan. Kami meminta Polres Kutai Barat segera mengambil langkah konkret agar ada kepastian hukum atas laporan yang telah kami sampaikan,” ujar Hengki kepada KataKaltim, Selasa (10/11/2026).

Hengki mengungkapkan, berdasarkan informasi penyidik Polres Kubar, pihak terlapor telah beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, hingga kini yang bersangkutan disebut belum memenuhi panggilan tersebut.

Atas kondisi itu, pihaknya mendesak penyidik segera melakukan gelar perkara dan menentukan langkah hukum selanjutnya agar penanganan laporan tidak terus berlarut-larut.

“Kalau sudah dua sampai tiga kali dipanggil untuk dimintai keterangan dan tidak hadir, harus ada langkah lanjutan agar perkara ini tidak terus berlarut,” tegasnya.

Selain mempertanyakan perkembangan laporan, Hengki juga menyoroti keterlibatan aparat kepolisian bersenjata lengkap dalam pengamanan aktivitas penanaman sawit oleh PT BDL di lokasi yang masih menjadi objek sengketa.

Menurut dia, pengamanan tersebut menimbulkan pertanyaan, terutama karena persoalan kepemilikan lahan masih dilaporkan dan dalam proses penanganan kepolisian.

“Yang menjadi pertanyaan, mengapa aparat ikut mengamankan aktivitas perusahaan, sementara mereka mengetahui persoalan lahan ini masih berproses di Polres? Lokasi tersebut bukan medan perang atau wilayah konflik bersenjata,” ujarnya.

Hengki meminta PT BDL menghentikan sementara seluruh aktivitas di atas lahan yang disengketakan sampai terdapat kejelasan hukum mengenai status dan kepemilikan objek lahan tersebut.

Ia khawatir aktivitas perusahaan yang terus berlangsung dapat mengubah kondisi fisik lokasi dan berpotensi menghilangkan atau mengaburkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara, termasuk patok batas lahan, tanaman tumbuh, serta bangunan-bangunan lama yang berada di lokasi.

Sebagai bentuk keberatan, pihaknya mengaku telah menyampaikan surat kepada Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur, hingga Mabes Polri. Surat tersebut juga ditembuskan kepada PT BDL agar perusahaan menghentikan sementara kegiatan di lokasi sengketa.

“Kami berharap persoalan ini mendapat perhatian serius. Kepolisian harus memberikan kepastian atas penanganan laporan, dan seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kutai Barat AKP Muhammad Boy Akbar membenarkan adanya laporan tersebut. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Boy menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor.

“Sepertinya sudah ada SP2HP dikirim kepada korban,” ungkap Boy.

Namun, ketika ditanya mengenai perkembangan penanganan laporan, termasuk langkah penyidik terhadap terlapor yang disebut belum memenuhi panggilan, Boy belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Terkait pengawalan aparat bersenjata lengkap terhadap aktivitas penanaman sawit PT BDL di lokasi sengketa, Boy menyarankan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada bagian Humas Polres Kutai Barat.

“Mungkin dari pihak pengamanan di sana. Menurut saya, bisa ditanyakan ke Humas saja kalau yang itu,” ujarnya.(red)