Status bencana nasional bukan sekadar label, Ini dampaknya bagi penanganan karhutla Kalteng

PALANGKA RAYA, LEGIO.ID – Penetapan status bencana nasional berpotensi memperkuat dukungan pemerintah pusat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari pendanaan darurat, pengerahan personel dan peralatan, hingga pemulihan masyarakat terdampak. Namun, status tersebut tidak otomatis menjamin daerah menerima dana dalam jumlah tertentu atau membuat seluruh tanggung jawab pemerintah daerah beralih ke pusat.

Dalam situasi karhutla yang melanda Kalimantan Tengah, persoalan utama bukan semata-mata tingkatan status bencana, melainkan kecukupan sumber daya dan kecepatan penanganan di lapangan.

Dukungan pemerintah pusat dapat mencakup anggaran penanganan darurat, logistik, peralatan pemadaman, tenaga tambahan, serta layanan kesehatan bagi warga yang terpapar asap. Kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, hasil kaji cepat, dan mekanisme pendanaan yang berlaku.

Selain pemadaman, perlindungan masyarakat menjadi bagian penting dari penanganan bencana. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan air bersih, pangan, layanan kesehatan, informasi kualitas udara, serta perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Dampak karhutla juga tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Kerusakan lingkungan, gangguan pendidikan, masalah kesehatan, hingga hilangnya mata pencaharian dapat membutuhkan penanganan lanjutan melalui program rehabilitasi dan pemulihan sosial-ekonomi.

Pusat tetap bisa membantu tanpa status nasional

Status bencana nasional bukan satu-satunya syarat bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan. Dukungan tetap dapat disalurkan ketika daerah menghadapi keadaan darurat, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk meminta penguatan personel, peralatan, logistik, dan pembiayaan tanpa harus menunggu penetapan status nasional. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, BNPB, BPBD, serta unsur terkait menjadi faktor penting agar bantuan tepat sasaran.

Penetapan status nasional juga tidak berarti pemerintah daerah terbebas dari tanggung jawab. Pemerintah daerah tetap berperan dalam penanganan darurat, perlindungan warga, pendataan dampak, dan pelaksanaan langkah pemulihan sesuai kewenangannya.

Indikator Bencana Menjadi Pertimbangan

Penentuan status bencana harus mempertimbangkan kondisi dan dampak yang terjadi. Sejumlah indikator yang relevan meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial-ekonomi.

Indikator tersebut penting untuk menilai skala bencana dan kebutuhan penanganannya. Karena itu, keputusan mengenai status bencana perlu didasarkan pada data yang terukur, bukan semata-mata perdebatan politik atau administratif.

Kalteng perlu mengukur kebutuhan nyata

Bagi Kalimantan Tengah, evaluasi penanganan karhutla perlu diarahkan pada pertanyaan konkret: apakah anggaran yang tersedia sebanding dengan kebutuhan pemadaman, apakah bantuan tiba tepat waktu, apakah masyarakat terlindungi dari paparan asap, dan apakah dampak terhadap pendidikan, kesehatan, serta ekonomi ditangani secara memadai?

Transparansi penggunaan anggaran dan keterbukaan data juga penting agar publik dapat menilai efektivitas penanganan. Pemerintah perlu menjelaskan kebutuhan yang belum terpenuhi, bantuan yang telah disalurkan, serta hasil yang dicapai di lapangan.

Pada akhirnya, status bencana nasional dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat mobilisasi sumber daya, tetapi bukan jaminan otomatis atas besaran bantuan maupun keberhasilan penanganan. Bagi masyarakat yang menghadapi kabut asap, ukuran paling nyata adalah kecepatan pemadaman, perlindungan kesehatan, dan pemulihan kehidupan warga.

Penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada penetapan status. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan terukur, dukungan yang memadai, dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. (*) (AI/berbagai sumber)