Komnas HAM desak pemerintah lindungi korban Karhutla, Korporasi pembakar hutan harus ditindak tegas

JAKARTA, LEGIO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran maupun lalai menjaga wilayah konsesinya juga harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Desakan tersebut disampaikan melalui enam rekomendasi strategis Komnas HAM menyikapi meningkatnya bencana karhutla dalam empat bulan terakhir. Rekomendasi itu menitikberatkan pada perlindungan hak warga, pencegahan kebakaran, keselamatan petugas, penegakan hukum, hingga pemulihan lingkungan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, pemerintah harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. Dampak karhutla tidak hanya mengancam kesehatan akibat paparan asap dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kualitas hidup warga.

Menurut Anis, langkah perlindungan harus mencakup pencegahan korban jiwa sekaligus mengurangi risiko kesehatan dan sosial dalam jangka panjang.

“Perlindungan harus diberikan tidak hanya untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, tetapi juga untuk mengurangi risiko dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, keselamatan, penghidupan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Anis dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Dalam rekomendasi pertama, Komnas HAM meminta pemerintah memberikan perlindungan konkret kepada masyarakat di wilayah terdampak. Penyediaan layanan kesehatan, pengendalian paparan asap, serta langkah tanggap darurat harus dipastikan berjalan efektif.

Kedua, pemerintah diminta memperkuat pencegahan melalui penambahan personel, sarana pemadam, sistem deteksi dini, dan dukungan anggaran operasional. Kelompok Masyarakat Peduli Api hingga tingkat desa juga perlu mendapat perhatian agar mampu melakukan penanganan awal secara cepat.

Komnas HAM menegaskan, persoalan administrasi tidak boleh menjadi alasan terhambatnya penanganan kebakaran di lapangan.

Ketiga, keselamatan petugas dan relawan pemadam harus dijamin melalui penyediaan alat pelindung diri sesuai standar, fasilitas kesehatan, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian.

Pada aspek penegakan hukum, Komnas HAM meminta Polri dan kementerian terkait meningkatkan koordinasi penyelidikan serta penyidikan. Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla.

Rekomendasi kelima secara khusus menyoroti pertanggungjawaban korporasi. Komnas HAM mendorong penerapan pidana korporasi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran atau lalai mengendalikan kebakaran di wilayah konsesinya.

Penyidik juga diminta menelusuri keterlibatan direksi, pengurus, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Selain sanksi pidana, pemerintah perlu menjatuhkan sanksi administratif dan mengoptimalkan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi serta pemulihan lingkungan.

Anis menegaskan, penegakan hukum harus berlangsung transparan dan tidak diskriminatif. Perusahaan tidak boleh lepas dari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat.

“Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penyelidikan dan penyidikan dengan mengedepankan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk menelusuri keterlibatan direksi, pengurus, maupun pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut,” tegas Anis.

Sementara itu, rekomendasi keenam menekankan pentingnya pemulihan pascabencana. Pemerintah diminta memulihkan ekosistem, tutupan vegetasi, tata air, serta sumber penghidupan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang terdampak kebakaran.

Urgensi langkah tersebut terlihat dari besarnya luasan lahan terbakar sepanjang 2026. Berdasarkan data pemantau deforestasi Nusantara Atlas, luas lahan terbakar hingga Agustus 2026 mencapai 895.650 hektare. Angka itu meningkat menjadi sekitar 1,92 juta hektare pada akhir September 2026.

Besarnya dampak karhutla menunjukkan bahwa penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas. Pemerintah membutuhkan sistem pencegahan yang kuat, perlindungan warga yang nyata, serta penegakan hukum yang mampu menyentuh aktor-aktor korporasi.

Komnas HAM menegaskan, negara harus hadir bukan hanya saat bencana berlangsung, melainkan juga memastikan hak masyarakat terpenuhi dan lingkungan yang rusak dapat dipulihkan. (*) (AI/berbagai sumber)