Dugaan Penyimpangan APBDes Kujau: Temuan audit Rp700 Juta, selisih Rp389 Juta

TANA TIDUNG, legio.id — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kujau, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, menyoroti pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2025.

Sorotan itu terkait Audit Inspektorat Kabupaten Tana Tidung mencatat temuan awal lebih dari Rp700 juta, dengan selisih yang masih menjadi fokus penanganan sebesar Rp389 juta.

Ketua BPD Kujau Mairon bersama Wakil Ketua Stefanus Laba, menyatakan kejanggalan bermula dari perubahan program hasil Musyawarah Desa (Musdes) tanpa koordinasi.

“Beberapa kegiatan yang sudah kami tetapkan di dalam Musdes itu tidak terealisasi, kok bisa berubah?. Kami sebagai lembaga pengawas tentu bertanya-tanya mengapa mereka selalu mengelak,” ujar Mairon, Kamis (5/11/2026).

Investigasi BPD menemukan tiga pola dugaan penyimpangan. Pertama, pengadaan pada program ketahanan pangan sektor hewani. Desa menganggarkan pembelian tiga ekor sapi, namun menurut BPD hanya dua ekor yang direalisasikan, sementara pajak dan anggaran tetap ditarik penuh. BPD juga menyebut sapi tersebut diduga sengaja dibiarkan mati.

Kedua, dana BUMDes Rp67 juta dilaporkan cair, padahal menurut BPD desa tidak memiliki unit usaha yang berjalan. Kepala Desa dan Sekretaris Desa disebut saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi.

Ketiga, komunikasi tertutup. Kepala Desa berinisial M beserta perangkatnya disebut sulit dihubungi dalam upaya konfirmasi BPD.

Temuan awal lebih dari Rp700 juta telah melalui perhitungan ulang, pemotongan pajak, dan pengembalian ke kas negara.

“Setelah audit selesai, terakhir kami mendapatkan Rp389 juta dari total Rp700 juta lebih itu,” kata Mairon.

Batas waktu 60 hari untuk merampungkan LPJ jatuh tempo 19 Oktober 2026, namun proses pengembalian terkendala tidak adanya klausul sanksi tertulis. Mantan Sekretaris Desa berinisial BY yang mangkir dari panggilan resmi akhirnya diberhentikan secara tidak hormat.

BPD sempat ragu melaporkan kasus ini karena kedekatan kepala desa dengan kekuasaan politik. Namun dorongan Inspektorat yang menegaskan instruksi Bupati agar perangkat nakal diberi pelajaran membuat laporan resmi dilayangkan melalui kecamatan, Polda Kaltara, hingga Kejaksaan. Polda Kaltara sempat meminta kasus dilimpahkan ke Polres.

Saat dikonsultasikan, menurut Mairon ada arahan Bupati agar persoalan tidak diekspos luas.

“Bupati bilang tidak usah kasih keluar, tidak usah kasih tahu masalah kita sama orang luar untuk jaga itu, malu nama desa kita jelek, nama kabupaten kita jelek,” ungkapnya.

BPD memutuskan menghentikan laporan lanjutan dengan catatan kepala desa dan perangkat berkomitmen tidak mengulangi pelanggaran serta memperketat pengawasan anggaran.

Gubernur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kaltara, Abdul Rahman meminta aparat penegak hukum, terutama Kapolres Tana Tidung, merespons laporan BPD agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kujau berinisial M yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas hal ini

Sumber: Berbagai Sumber/AI/Nando.